Artikel Ilmiah : E1A017380 a.n. MUHAMMAD MUSA
| NIM | E1A017380 |
|---|---|
| Namamhs | MUHAMMAD MUSA |
| Judul Artikel | PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA DALAM SENGKETA HAK ATAS TANAH (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 156 PK/PDT/2019) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penguasa dapat juga dipertanggung jawabkan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, bilamana perbuatannya merupakan perbuatan yang adalah spesifik perbuatan hukum publik. Hasil penelitian menunjukan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 156 PK/PDT/2019 mempertimbangkan perbuatan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Menurut Penulis yakni dengan batalnya Sertifikat Obyek Sengketa milik Penggugat karena Tergugat yang tidak memeriksa data fisik dan data yuridis saat melakukan konversi adalah pelanggaran hak Subyektif Penggugat dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Penerapan hukum Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 568/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst juncto Mahkamah Agung Nomor 156 PK/PDT/2019 sudah tepat dalam menentukan hak atas tanah obyek perkara adalah milik Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dan menyatakan perbuatan Tergugat telah memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dalam mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Penggugat dapat dibenarkan yaitu dengan adanya kekhilafan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 3650 K/PDT/2016. Selain itu, penerapan hukum Hakim pada putusan Pengadilan Tinggi Nomor 227/PDT/2015/PT.DKI juncto Mahkamah Agung Nomor 3650 K/PDT/2016 keliru dalam menentukan hak atas tanah obyek sengketa karena hanya menyanggah dalil Penggugat tetapi tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi pada obyek sengketa, serta menyatakan perbuatan Tergugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum melainkan pelanggaran administarasi, padahal perbuatan Tergugat melanggar hak subyektif. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifisir unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 PK/PDT/2019 dan bagaimana penerapan hukum hakim pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 568/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst juncto putusan Mahkamah Agung Nomor 156 PK/PDT/2019 dan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 227/PDT/2015/PT.DKI juncto putusan Mahkamah Agung Nomor 3650 K/PDT/2016. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian preskriptif, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dengan metode kepustakaan, metode penyajian dalam bentuk teks naratif, dan disusun secara sistematis menggunakan metode analisis normatif kualitatif. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The authorities can also be held accountable under Article 1365 of the Civil Code, if the act is a specific act for a public legal act. The results showed that the Panel of Judges of the Supreme Court Number 156 PK/PDT/2019 considered the Defendant's actions to have committed an unlawful act, according to the author, namely the cancellation of the Plaintiff's Object of Dispute Certificate because the Defendant who did not check the physical data and juridical data when making the conversion was a violation of rights. Plaintiff's subjective and contrary to his own legal obligations. The application of the Judge's law in the decision of the District Court Number 568/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst juncto Supreme Court Number 156 PK/PDT/2019 is appropriate in determining the right to the land of the object of the case belongs to the Plaintiff based on the existing legal facts and states that the Defendant has met the requirements contained in Article 1365 of the Civil Code, in granting the petition for judicial review of the Plaintiffs can be justified, namely by the error of the Panel of Judges of the Supreme Court Number 3650 K/PDT/2016. Moreover, the application of law Judge in the decision of the High Court Number 227/PDT/2015/PT.DKI juncto Supreme Court Number 3650 K/PDT/2016 erred in determining the right to the land of the object of dispute since it only refuted the Plaintiff's argument which stated that the object of dispute was obtained by the Plaintiff based on the Minutes of Auction, but did not consider the legal facts that occurred in the object of the dispute, while also stated that the Plaintiff did not commit an Act Against the Law but an administrative violation, even though the actions of the Defendant has violated subjective rights. This study examines how judges' legal considerations in qualifying elements of Act Against Law in Supreme Court Decisions Number 156 PK/PDT/2019 and the application of the judge's law in the decision of the District Court Number 568/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst juncto the decision of the Supreme Court Number 156 PK/PDT/2019 and the decision of the High Court Number 227/PDT/ 2015/PT.DKI juncto Supreme Court decision Number 3650 K/PDT/2016. The research of the study use the method of normative juridical approach with the approach of Law and case analysis. Specifications of prescriptive research, primary and secondary data sources, data collection methods with library methods, methods of presentation in the form of narrative text, and compiled systematically using qualitative normative analysis methods. |
| Kata kunci | unsur perbuatan melawan hukum, penerapan hukum |
| Pembimbing 1 | Dr. Hj. Sulistyandari, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Bambang Heryanto, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Halaman | 27 |
| Tgl. Entri | 2021-08-23 14:44:41.547794 |