Artikel Ilmiah : E1A016005 a.n. FAHRAINI TASLIMA
| NIM | E1A016005 |
|---|---|
| Namamhs | FAHRAINI TASLIMA |
| Judul Artikel | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM MENGAKSES PELAYANAN KESEHATAN PADA STRUKTUR PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN INDONESIA |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum bagi anak dalam mengakses pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia dan bentuk jaminan perlindungan hukum bagi anak dalam mengakses pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang- undangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan analitis (Analytical Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), serta Spesifikasi penelitian inventarisasi peraturan Perundang-undangan (hukum positif), Sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum in concret. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi kepustakaan. Metode Pengolahan Bahan Hukum dengan reduksi data, display data, klasifikasi data. Penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif. Metode analisis bahan hukum secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa pengaturan perlindungan hukum bagi anak dalam dalam mengakses pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan indonesia secara umum telah menunjukakan adanya taraf sinkronisasi. Hal tersebut dibuktikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah sesuai dengan teori jenjang hukum yang artinya peraturan yang lebih tinggi menjadi pedoman bagi peraturan yang derajat lebih rendah dan peraturan yang derajat lebih rendah menjadi pedoman peraturan yang lebih tinggi. Bentuk perlindungan hukum bagi anak dalam mengakses pelayanan kesehatan dalam peraturan perundang- undangan meliputi terpenuhinya hak kesehatan anak dengan memperhatikan siklus hidup;tersedianya pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi anak dan remaja;mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif, baik sosial maupun ekonomi;agar anak usia sekolah dan remaja mendapatkan pendidikan kesehatan melalui sekolah maupun luar sekolah;memberikan perlindungan kepada anak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan bermanfaat, dan memberikan kepastian hukum bagi anak, orang tua/Keluarga, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This study aims to determine the synchronization of legal protection arrangements for children in accessing health services in the structure of Indonesian legislation and the form of guarantees for legal protection for children in accessing health services in the structure of Indonesian legislation. This study uses a normative juridical approach, and the conceptual approacch, as well as research specifications inventory of legislation (Positive law), synchronization of law and legal discovery in concreto. The data used is secondary data through library research. Data processing methods with data reduction,display data and data categorization.This research is presented in the form of narrative tet with qualitative data analysis methods. Based on the results of the study, it was found that the regulation of legal protection for children in accessing health services in the structure of Indonesian legislation in general has shown a level of synchronization. This is evidenced in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 25 of 2014 concerning Child Health Efforts, Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 12 of 2017 concerning the Implementation of Immunization, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 33 of 2012 concerning the Provision of Exclusive Breastfeeding, Law Number 36 of 2009 concerning Health, Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 1979 concerning Child Welfare, Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 2002 concerning Child Protection, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has been in accordance with the legal level theory, which means that higher regulations serve as guidelines for lower-level regulations and lower-level regulations serve as guidelines for higher regulations. Forms of legal protection for children in accessing health services in laws and regulations include the fulfillment of children's health rights by taking into account the life cycle; the availability of comprehensive health services for children and adolescents; preparing to become healthy and productive adults, both socially and economically; so that children school age and adolescents receive health education through school and outside of school; provide protection to children in obtaining quality, safe, and useful health services, and provide legal certainty for children, parents/families, health workers, and health service facilities. |
| Kata kunci | Perlindungan Hukum, Anak, Pelayanan Kesehatan |
| Pembimbing 1 | Alef Musyahadah R, S.H., M.H |
| Pembimbing 2 | Ulil Afwa, SH.MH |
| Pembimbing 3 | Nurani Ajeng Triutama, S.H., M.H |
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Halaman | 22 |
| Tgl. Entri | 2021-08-18 10:12:01.356833 |