Artikel Ilmiah : E1A017037 a.n. RAHIL ARINI CHOIRUNNISA
| NIM | E1A017037 |
|---|---|
| Namamhs | RAHIL ARINI CHOIRUNNISA |
| Judul Artikel | PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 228 TAHUN 2019 TENTANG JABATAN TERTENTU YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING (Studi Di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan hal yang lazim digunakan di Indonesia sebagai akibat dari globalisasi dan digunakan khususnya dalam perusahaan telekomunikasi karena kurangnya keahlian yang dimiliki pekerja Indonesia. Tenaga kerja asing tersebut dipekerjakan di Indonesia untuk jabatan sesuai dengan keahliannya dan jangka waktu tertentu. Terhadap Jabatan tersebut sering terjadi penyalahgunaan jabatan seperti adanya rangkap jabatan, sehingga perlu ada penegakan hukum sesuai aturan-aturan yang sudah berlaku. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji pengawasan serta penerapan sanksi bagi perusahaan telekomunikasi yang menggunakan Tenaga Kerja Asing yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Data-data yang terkumpul diolah dan disajikan dalam bentuk teks naratif serta dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing pada perusahaan telekomunikasi melalui fungsi pengawasan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan dengan cara pengawasan secara langsung pada perusahaan telekomunikasi di Kota Tasikmalaya yang menggunakan TKA yaitu PT. Smartfren, Tbk dan PT. Telkomsel Indonesia. Dalam hal terjadi pelanggaran seperti adanya rangkap jabatan bagi TKA maka diterapkan sanksi berupa sanksi administratif berupa pencabutan izin penggunaan Tenaga Kerja Asing. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The application of foreign workers is the common thing to be used in Indonesia as a result of globalization and is used especially in telecommunication companies because of the lack of expertise in Indonesia workers. The foreign workers occupied in Indonesia for particular positions and period. Againts the Department there us often abuse of office such as the exsistence of double positions, so there needs to be low enforcement in accordnce with the rules taht have been applied. As of, this research has a purpose to discovering and studying surveillance and sanctions application for companies that use foreign workers that is not in accordance with Minister of Manpower Decree Number 228 of 2019 about The Positions That Can Be Occupied By Foreign Workers. This research is using judicial normative method with statutory approach. The collected data have been processed and served in narrative text and analyzed by qualitative methods. Research show that in law enforcement based on Minister of Manpower Decree Number 228 of 2019 about The Positions That Can Be Occupied By Foreign Workers towards telecommunication companies through the supervision of telecommunication companies in Tasikmalaya City that use TKA, namely PT. Smartfren, Tbk and PT. Telkom Indonesia. In the event of applied in the form of administrative sanctions in the form of revocation of permits for the use of Foreign Worker. |
| Kata kunci | Tenaga Kerja Asing, Pengawasan, Penegakan Hukum |
| Pembimbing 1 | Dr. Siti Kunarti, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Dr. Kartono, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. |
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Halaman | 18 |
| Tgl. Entri | 2021-08-18 09:35:03.37603 |