Artikel Ilmiah : E1A015143 a.n. WILDAN
| NIM | E1A015143 |
|---|---|
| Namamhs | WILDAN |
| Judul Artikel | SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM ANTARA PARTAI POLITIK DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini bersumber pada Putusan PTUN Jakarta Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT , yang akan menganalisis bagaimana prosedur beracara yang dapat ditempuh apabila terdapat proses sengketa pemilu dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam menentukan keabsahan suatu KTUN Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dan buku-buku literatur. Hasil dari penelitian ini pertama Melihat konstruksi hukum tentang kekuasaan kehakiman, Bawaslu tidak masuk dalam Badan Peradilan, karena tidak termasuk peradilan di bawah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan tidak termasuk dalam Pengadilan khusus, yang selanjutnya kewenangan diberikan kepada PTUN. Kedua, sengketa a quo KTUN yang menjadi objek sengketa ini telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya pada aspek prosedural serta AUPB . Sehingga KTUN yang mejadi objek sengketa batal.. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research based on the verdict of Jakarta State Administrative Court number 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT, who will analyze how the legal procedures can be taken if there is an election dispute process and the Judge's Legal Considerations in determining the validity of a KTUN. The method approach used in this research was juridicial normative method. The data used was secondary data consisting of a primary law and the second legal material are regulations and books of literature. The result of this research: first Looking at the legal construction of judicial power, Bawaslu is not included in the Judicial Body, because it does not belong to the judiciary under the Supreme Court, the Constitutional Court and is not included in the special courts, wherein the authority is given to the Administrative Court. Second, the a quo KTUN dispute which is the object of this dispute has contradicted the laws and regulations, especially in the procedural aspects and the AUPB. So that the KTUN which is the object of the dispute is cancelled |
| Kata kunci | Proses Sengketa Pemilu, Keabsahan KTUN, Prosedur Beracara |
| Pembimbing 1 | Dr. Riris Ardhanariswari, SH, MH |
| Pembimbing 2 | Weda Kupita, SH.,MH |
| Pembimbing 3 | Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, SH, MM. MH |
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Halaman | 27 |
| Tgl. Entri | 2021-08-12 03:14:00.082498 |