| NIM | E1A014238 |
|---|
| Namamhs | EGHA BAYU HERNANDO |
|---|
| Judul Artikel | PERLINDUNGAN HUKUM TERAPIS WICARA DALAM PELAYANAN KESEHATAN PADA STRUKTUR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk perlindungan hukum terapis wicara dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif atau pendekatan doktrinal, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dengan metode studi kepustakaan. Data yang terkumpul diolah menggunakan metode yang terdiri dari reduksi data, display data, dan kategorisasi data dan disajikan dalam bentuk penjelasan atau uraian (teks naratif) yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terapis wicara dalam memberikan pelayanan kesehatan terapi wicara telah menunjukkan adanya taraf sinkronisasi yang artinya bahwa antara peraturan yang derajatnya lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang derjatnya lebih tinggi dan peraturan yang lebih tinggi menjadi dasar dibentuknya peraturan yang lebih rendah serta adanya keserasian antara peraturan yang sederajat. Bentuk perlindungan hukum terapis wicara dalam menjalankan pekerjaannya di fasilitas pelayanan kesehatan meliputi jaminan menyampaikan pendapat, mempunyai hak suara dan mendapatkan pelayanan organisasi; jaminan pengaturan perlindungan hukum; jaminan pengaturan imbalan jasa profesi; jaminan pengaturan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; jaminan pengaturan memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya; jaminan pengaturan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama; jaminan pengaturan untuk menolak keinginan penerima pelayanan yang bertentangan dengan peraturan; jaminan pengaturan kesempatan untuk mengembangkan profesinya; jaminan pengaturan hak-hak lainnya. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This study aims to determine the synchronization of arrangements and forms of legal protection of speech therapists in health services in the structure of Indonesian legislation. This study uses a qualitative approach with a normative juridical approach or a doctrinal approach, the types and sources of data used in this study are secondary data types with library research methods. The collected data is processed using methods consisting of data reduction, data display, and data categorization and presented in the form of explanations or descriptions (narrative texts) which are arranged systematically, logically, and rationally. The results of this study indicate that the regulation of legal protection for speech therapists in providing speech therapy health services has shown a level of synchronization, which means that the lower-level regulations do not conflict with the higher-level regulations and the higher-level regulations are the basis for the formation of lower-level regulations. and the existence of harmony between equal regulations. Forms of legal protection for speech therapists in carrying out their work in health care facilities include guarantees to express opinions, have voting rights and receive organizational services; guarantee of legal protection arrangements; guarantee of professional service fee arrangement; guarantee of protection arrangements against work risks related to their duties in accordance with the provisions of laws and regulations; regulatory guarantees to obtain complete and correct information from health service recipients or their families; guarantee arrangements for protection of occupational safety and health, treatment in accordance with human dignity, morals, decency, and religious values; guarantee arrangements to refuse the wishes of service recipients that are contrary to regulations; guaranteed arrangement of opportunities to develop their profession; guarantee of other rights arrangements. |
|---|
| Kata kunci | Perlindungan Hukum, Terapis Wicara. Pelayanan Kesehatan |
|---|
| Pembimbing 1 | Nayla Alawiya, S.H, M.H |
|---|
| Pembimbing 2 | Nurani Ajeng Tri Utami, S.H, M,H |
|---|
| Pembimbing 3 | Ulil Afwa, S.H, M.H |
|---|
| Tahun | 2021 |
|---|
| Jumlah Halaman | 18 |
|---|
| Tgl. Entri | 2021-08-02 13:43:06.606145 |
|---|