Artikel Ilmiah : E1A017342 a.n. ARYO SAPTO NUGROHO

Kembali Update Delete

NIME1A017342
NamamhsARYO SAPTO NUGROHO
Judul ArtikelIMPLEMENTASI PERAN PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN PERWAKILAN KONSULER REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN KASUS PENGANTIN PESANAN DI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL
Abstrak (Bhs. Indonesia)Fenomena pengantin pesanan melibatkan perempuan WNI sebagai korban yang dieksploitasi, sebagai pelaku (laki-laki atau perempuan) yang bekerja sama dengan biro perjalanan, dan makelar atau calo yang hendak melakukan eskploitasi manusia. Fenomena ini banyak terjadi di Kalimantan Barat yang melibatkan perempuan di daerah itu sebagai korban. Upaya penanganan kasus pengantin pesanan yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia dalam penanganannya terdapat berbagai hambatan dan di dalam penyelesaian kasus ini juga terdapat penanganan yang rumit dan panjang.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa fungsi perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia dalam menangani urusan kekonsuleran berdasarkan ketentuan hukum internasional dan untuk mengetahui serta menganalisa peran perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler dalam menangani kasus pengantin pesanan yang melibatkan perempuan WNI di Republik Rakyat Tiongkok.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia dalam menangani urusan kekonsuleran didasari pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945, Pasal 13 UUD 1945 Amandemen IV, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 mengenai Pengesahan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Pengesahan Konvensi 1963 tentang Hubungan Konsuler. Penanganan kasus pengantin pesanan dengan korban perempuan WNI di RRT yang dilaksanakan oleh KBRI Beijing dan Konsulat RI di RRT meliputi mulai dari penanganan kasus bekerja sama dengan aparat RRT hingga upaya-upaya pencegahan agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Peran perwakilan diplomatik dan konsuler Republik Indonesia dalam menangani kasus pengantin pesanan didasarkan pada Pasal 3 Konvensi Wina 1961, Pasal 5 Konvensi Wina 1963, dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan WNI di luar negeri.
Abtrak (Bhs. Inggris)The phenomenon of mail-order bride involves Indonesian women as exploited victims, as perpetrators (men or women) who cooperate with travel agencies and realtors or touts who want to exploit humans. This phenomenon occurs a lot in West Kalimantan involving women in that area as victims. Efforts to handle the case of the mail-order bride made by diplomatic representatives and consular representatives of the Republic of Indonesia found various obstacles and the settlement of this case are also complicated and lengthy handling.
This research was conducted with the aim to know and analyze the function of diplomatic representatives and consular representatives of the Republic of Indonesia in handling consular affairs based on the provisions of international law and to know and analyze about the role of diplomatic representatives and consular representatives in handling cases of bride orders involving Indonesian women citizen in the People's Republic of China (PRC).
The results showed that the function of diplomatic representatives and consular representatives of the Republic of Indonesia in handling consular affairs is based on Paragraph IV of the Preamble to the 1945 Constitution of Republic Indonesia, Article 13 of the 1945 Constitution of the Republic Indonesia amendment IV, and Law Number 1 of 1982 concerning the Ratification of the Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relations and ratification of the 1963 Convention on Consular Relations. The handling of the case of mail-order bride with female victims of Indonesia Citizens in PRC carried out by The Embassy of The Republic of Indonesia Beijing, People’s Republic of China and the consulate of The Republic of Indonesia in the PRC which includes ranging from handling cases in cooperation with PRC Officials and preventive efforts so that cases like this do not happen again in the future. The role of diplomatic and consular representatives of the Republic of Indonesia in handling the mail-order bride is based on Article 3 of The Vienna Convention 1961, Article 5 of The Vienna Convention 1963, and Regulation of the Minister of Foreign Affairs Number 5 of 2018 concerning the Protection of Indonesian citizens abroad.
Kata kunciPerwakilan diplomatik, perwakilan konsuler, pengantin pesanan, Republik Rakyat Tiongkok.
Pembimbing 1Prof. Dr. Ade Maman S, S.H., M.Sc.
Pembimbing 2Wismaningsih, S.H., M.H.
Pembimbing 3Dr. Lynda Asiana, S.H., M.H.
Tahun2017
Jumlah Halaman20
Tgl. Entri2021-07-25 17:48:29.847981
Cetak Bukti Unggah
© Universitas Jenderal Soedirman 2026 All rights reserved.