Artikel Ilmiah : E1A017070 a.n. ALYA DWI SAUSAN
| NIM | E1A017070 |
|---|---|
| Namamhs | ALYA DWI SAUSAN |
| Judul Artikel | UPAYA HUKUM BANDING JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM KASUS PENGENDALI NARKOTIKA DI RUTAN KLAS II A PONTIANAK (Studi Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PT.PTK dan Putusan Nomor 1034/Pid.Sus/2019/PN.PTK) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai kesesuaian permohonan banding penuntut umum dalam Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PT.PTK dengan Pasal 67 jo 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan untuk mengetahui pertimbangan hakim pengadilan tinggi dalam menjatuhkan putusan pada perkara pengendali narkotika. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat preskriptif. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data dapat dideskripsikan bahwa permohonan banding penuntut umum dilakukan sesuai dengan prosedur Pasal 67 jo Pasal 233 KUHAP karena permohonan tersebut diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang merupakan putusan pemidanaan serta diajukan masih dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan oleh undang-undang. Alasan permohonan banding yang diajukan oleh penuntut umum adalah karena adanya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1034/Pid.Sus/2019/PN.PTK yang amar putusannya dijatuhi tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dalam hal ini alasan dan keberatan penuntut umum dikemukakan dalam memori banding dengan Akta Nomor 35/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Ptk. Pertimbangan hakim pengadilan tinggi dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PT.Ptk dilakukan dengan berdasarkan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis diperoleh dengan didasarkan pada pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1034/Pid.Sus/2019/PN.PTK dengan merujuk pada fakta yang diperoleh dipersidangan melalui proses pembuktian. Sementara pertimbangan non yuridis diperoleh dengan berpijak pada tujuan pemidanaan itu sendiri dengan melihat pada hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri dan perbuatan terdakwa. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This legal research aims to examine and address issues regarding the suitability of the appeal of the public prosecutor in the verdict No. 158/Pid.Sus/2020/PT.PTK with Article 67 in conjunction with Article 233 of the Criminal Procedure Code and to find out the considerations of high court judges in making decisions on the case of controlling narcotics. The approach method used in this research is normative juridical with the specifications of the research is prescriptive. Research data is sourced from secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Based on the results of research and data analysis, it can be described that the appeal made by the Public Prosecutor is carried out in accordance with the procedures of Article 67 in conjunction Article 233 of the criminal procedure code because the application is submitted to the decision of the court of first instance that is the verdict of punishment as well as asked still in a grace period and manner prescribed by the legislation. The reason of the appeal filed by the public prosecutor is due to the objection against the Decision of the district Court No. 1034/Pid.Sus/2019/PN.PTK that the verdict was not in accordance with the demands submitted by the Public Prosecutor. In this case the reasons and objections public prosecutor stated in memory of appeal with the Deed No. 35/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Ptk. The consideration of the judges of the high court in making decision on the Verdict No. 158/Pid.Sus/2020/PT.PTK done based on the consideration of the juridical and the consideration of non-juridical. Juridical considerations were obtained based on legal considerations of the law in the judgment of the district Court No. 1034/Pid.Sus/2019/PN.PTK referring to the fact that obtained in courts through the process of proof. Meanwhile the consideration of non-juridical obtained based on the purpose of the punishment itself by looking at the things that are burdensome to the person and the actions of the defendant. |
| Kata kunci | Upaya Hukum Banding, Penuntut Umum, Pertimbangan Hakim, Narkotika. |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Handri Wirastuti Sawitri, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H. |
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Halaman | 20 |
| Tgl. Entri | 2021-07-23 22:36:53.179071 |