Artikel Ilmiah : E1A116006 a.n. ARDAN YUWAFI
| NIM | E1A116006 |
|---|---|
| Namamhs | ARDAN YUWAFI |
| Judul Artikel | IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI BENTUK ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Kepolisian Resor Banyumas dan Kantor Advokat Hak & Partners) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tersangka wajib dianggap tidak bersalah sampai dinyatakan kesalahannya di pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu penegak hukum harus tetap menghormati hak-hak tersangka khususnya tersangka tindak pidana narkotika. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi hak-hak tersangka sebagai bentuk asas praduga tak bersalah pada penyidikan tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan di Kepolisian Resos Banyumas dan Kantor Advokat Hak & Partners. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh diolah dengan reduksi data, display data, katagorisasi data. Penyajian data dalam bentuk uraian teks naratif, dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi hak-hak tersangka tindak pidana narkotika sebagai asas praduga tak bersalah pada penyidikan Kepolisain Resor Banyumas sebagian besar telah sesuai dengan peraturan. Adapun hak-hak yang memerlukan perhatian lebih lanjut yakni mengenai hak bebas menyampaikan keterangan tanpa adanya tekanan hak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan pasifnya peran penasehat hukum pada tahap penyidikan. Adapun faktor-faktor penghambat implementasi hak-hak tersangka sebagai asas praduga tak bersalah pada tahap penyidikan antara lain dari substansi hukum yaitu sistem hukum yang masih bersifat Crime Control Model yang berimplikasi pada pasifnya peran penasehat hukum pada penyidikan. Struktur hukum yaitu kurangnya profesionalitas Penyidik khususnya dalam mengontrol emosi dan tidak adanya laboratorium forensik di wilayah Polresta Banyumas. Kultur hukum dalam hal ini justru menjadi faktor pendorong yakni kesadaran masyarakat untuk tidak main hakim sendiri serta respon sosial terhadap tindakan Penyidik dapat mendorong Penyidik untuk bertindak sesuai dengan aturan hukum. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The suspect must be presumed innocent until found guilty in court and have obtained permanent legal force. Therefore, law enforcers must continue to respect the rights of suspects, especially suspects in narcotics crimes. The purpose of this study is to determine the implementation of the suspect's rights as a form of presumption of innocence in the investigation of narcotics crime at the Banyumas Police. This research uses qualitative research methods with an empirical juridical approach and descriptive analytical research specifications. The research was conducted at the Banyumas Resos Police and the Office of Advocates for Rights & Partners. The data used include primary data and secondary data. Methods of data collection through interviews and literature study. The data obtained were processed by data reduction, data display, data categorization. Presentation of data in the form of narrative text descriptions, using qualitative analysis methods. The results showed that the implementation of the rights of the suspects in narcotics crime as the presumption of innocence at the Banyumas Resort Police investigation was largely in accordance with the regulations. As for the rights that require further attention, namely regarding the right to freely convey information without any pressure, the right to get free legal assistance and the passive role of legal advisors at the investigation stage. The factors inhibiting the implementation of the suspect's rights as the presumption of innocence at the investigation stage include the legal substance, namely the legal system which is still a Crime Control Model which implies the passive role of legal advisors in investigations. The legal structure is the lack of professionalism of investigators, especially in controlling emotions and the absence of a forensic laboratory in the Banyumas Police area. The legal culture in this case actually becomes a driving factor, namely public awareness not to take justice into their own hands and the social response to investigators' actions can encourage investigators to act in accordance with the rule of law. |
| Kata kunci | Implementasi, asas praduga tak bersalah, tindak pidana narkotika. |
| Pembimbing 1 | Drs. Antonius Sidik Maryono, S.H., M.S. |
| Pembimbing 2 | Rani Hendriana, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. |
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Halaman | 28 |
| Tgl. Entri | 2021-05-06 09:40:29.483995 |