Artikel Ilmiah : E2A018022 a.n. MARLINA JAYA DIPUTRI
| NIM | E2A018022 |
|---|---|
| Namamhs | MARLINA JAYA DIPUTRI |
| Judul Artikel | TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM KASUS GIZI BURUK PADA BALITA DI KABUPATEN CIAMIS |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Teori yang sejalan dengan dasar negara Indonesia adalah teori Negara Kesejahteraan (Welfare State). Negara Kesejahteraan (welfare state) tercermin dalam UUD NRI Tahun 1945. Gizi buruk merupakan masalah yang masih menjadi perhatian dunia hingga saat ini, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pemerintah daerah memiliki dasar hukum dalam tanggungjawab menanggulangi gizi buruk yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dalam Bab XI mengenai Penanggulangan Masalah Gizi. Metode pendekatan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitik. Sumber data sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, artikel hukum. Data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi gizi buruk pada balita di Kabupaten Ciamis yaitu asupan gizi, pendapatan keluarga, pendidikan ibu, penyakit infeksi, sanitasi lingkungan, dan pelayanan kesehatan dasar. Selain itu tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Ciamis didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dalam Bab XI mengenai Penanggulangan Masalah Gizi yaitu dengan melakukan program-program seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Keluarga Sadar Gizi (KADARZI), Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), inovasi Rantai Emas, Gerakan Cegah Stunting, Sijaga, Gumelis dan pada 2021 ada gerakan DeBes (Desa Bebas Stunting), serta gerakan posyandu peduli stunting. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The theory of the Welfare State is the theory which is in line with the basis of the Indonesian state. The welfare state is reflected in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Malnutrition, especially in developing countries, including Indonesia, is a problem that is still of concern to the world today. In the duty to tackle malnutrition, local governments have a legal basis, namely Ciamis District Regulation No. 20 of 2011 on Health Implementation. The approach methods are normative juridical, descriptive analytic research specification. Secondary data sources, including statutory regulations, text books, legal dictionaries, legal journals, legal articles. Data collected using literature analysis, presented systematically organized as narrative text, and analyzed using qualitative methods. The results showed that the factors affecting malnutrition among children under five in Ciamis Regency were nutritional intake, family income, maternal education, infectious diseases, environmental sanitation, and basic health services. In addition, the responsibility of the local government of Ciamis Regency is based on the Ciamis Regency Regional Regulation No. 20 of 2011 concerning Health Implementation in Chapter XI concerning Overcoming Nutritional Problems, specifically by carrying out programs such as Supplementary Food (PMT), Infant and Child Feeding (PMBA), Healthy Living Community Movement (GERMAS), Nutrition-Conscious Family (KADARZI), Youth Care Health Service (PKPR), Golden Chain innovation, Movement to Prevent Stunting, Sijaga, Gumelis and in 2021 there will be the DeBes movement (Stunting Free Village), and the integrated health post movement that cares about stunting. |
| Kata kunci | Pemerintah Daerah, Gizi buruk, Tanggung Jawab |
| Pembimbing 1 | Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, S.H., M.M., M.H. |
| Pembimbing 2 | Dr. Noer Indriati, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Halaman | 16 |
| Tgl. Entri | 2021-02-25 13:18:10.897907 |