Artikel Ilmiah : E1A017174 a.n. MUHAMMAD BAGUS TRI PRASETYO
| NIM | E1A017174 |
|---|---|
| Namamhs | MUHAMMAD BAGUS TRI PRASETYO |
| Judul Artikel | EKSEKUTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA DALAM SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019 (Studi Putusan Nomor : 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) yang tertuang di dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT, yang bermula dari diterbitkannya Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang dianggap merugikan kepentingan Dr. (HC) Oesman Sapta selaku peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, akibat dikeluarkannya larangan pengurus partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPD oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 30/PUU-XVI/2018 pada 23 Juli 2018. Dari perkara SPPU ini akan dianalisis mengenai ratio decidendi (pertimbangan hukum) majelis hakim dalam membatalkan objek sengketa dan juga bagaimana eksekutabilitas Putusan PTUN Jakarta dalam perkara a quo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menemukan bahwa ratio decidendi majelis hakim PTUN Jakarta dalam perkara a quo menimbulkan ketidakpastian hukum dalam membatalkan KTUN yang menjadi objek sengketa dengan tidak mempertimbangkan ratio decidendi Putusan MK a quo dalam pemberlakuan larangan pengurus partai politik menjadi peserta Pemilu DPD yang menurut MK berlaku sejak Pemilu 2019 dan filosofi didirikannya DPD yang merupakan perwakilan daerah tanpa pengaruh partai politik dan disisi lain juga dikatakan menimbulkan ketidakpastian hukum karena Putusan PTUN Jakarta mengharuskan Tergugat menggunakan peraturan perundang-undangan yang sebelum diamandamen oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018. Pada tahapan eksekusi putusan PTUN Jakarta a quo, Tergugat pada akhirnya tidak melaksanakan Putusan PTUN Jakarta dalam perkara a quo dengan alasan menghormati Putusan MK, sehingga menjadikan eksekutabilitas Putusan PTUN Jakarta dalam perkara a quo tidak efektif dan tidak dapat dilaksanakan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research was conducted according to Dispute of The General Election Process (SPPU) in the Verdict of PTUN Jakarta (Jakarta Administrative Court) No. 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT, which began from the issuance of the List of Individual Final Candidates for the Election of Members of the House of Regional Representatives in 2019 by the Electoral Commission of Republic of Indonesia (KPU RI) which is considered to have a detrimental impact for Dr. (HC) Oesman Sapta as a participant in the Senator Elections in 2019, due to the issuance of a ban on political party board for being participants in the Election of DPD Members by the Constitutional Court (MK) Verdict No. 30/PUU-XVI/2018 on July 23, 2018. This SPPU case is going to analyzing the ratio decidendi (legal considerations) of the judges in canceling the dispute object and also how the execution of the Verdict of PTUN Jakarta in the case. This research found that the ratio decidendi of the judges in PTUN Jakarta in this case raises legal uncertainty in canceling the object of disputes by not considering the ratio decidendi of judges in MK about the prohibiton on the management of political parties to be participants in the DPD Elections which is valid since the 2019 elections and the philosophy of the establishment of DPD which is a regional representative without the influence of political parties, and in other side it was also caused legal uncertainty because the PTUN Jakarta Verdict requires defendants to use legislation that was before being amanded by the MK Verdict No. 30/PUU-XVI/2018. At the stage of execution of verdict from PTUN Jakarta, defendants did not execute the Verdict of PTUN Jakarta because respecting the MK's Decision, thus making the execution of the Verdict of PTUN Jakarta in this case was ineffective and unable to be implemented. |
| Kata kunci | Eksekusi Putusan PTUN; SPPU; DCT. |
| Pembimbing 1 | Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Weda Kupita S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, S.H., M.M., M.H. |
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Halaman | 20 |
| Tgl. Entri | 2021-02-16 09:53:08.770515 |