Artikel Ilmiah : E1A016151 a.n. ALDI RAHMADI
| NIM | E1A016151 |
|---|---|
| Namamhs | ALDI RAHMADI |
| Judul Artikel | KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA POLIS ASURANSI JIWA PRIMAJAGA 100 BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 18/PDT-SUS-BPSK/2017/PN.MAR |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Klausula eksonerasi adalah syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan, yang timbul dari pelaksanaan perjanjian.Klausula eksonerasi tersebut dapat merugikan konsumen, padahal larangan pencantuman klausula eksonerasi telah diatur didalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada polis asuransi jiwa Primajaga 100 berdasarkan putusan nomor 18/pdt-sus-bpsk/2017/pn.mar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder serta pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan serta studi dokumenter. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode normatif kualitatifkemudian disajikan dalam bentuk teks naratif. Hasil penelitian menujukkan bahwa pelaku usaha telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf f, Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Nomor 18/PDT-SUS-BPSK/2017/PN.MAR. Merujuk berbagai praktik putusan Mahkamah Agung RI, BPSK tidak berwenangdalam memeriksa dan mengadili hubungan perjanjian pembiayaan konsumen. Sengketa perjanjian pembiayaan tersebutmenjadi kewenangan Pengadilan Umum dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Polis Asuransi, Klausula Eksonerasi |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | An exoneration clause is a condition that specifically releases an entrepreneur from responsibility for adverse consequences arising from the implementation of the agreement. The exonation clause can be detrimental to consumers, even though the prohibition on the inclusion of an exonation clause has been regulated in Article 18 paragraph (1) letter a of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The purpose of this study is to determine the application of Article 18 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection on the Primajaga 100 life insurance policy based on decision number 18 / pdt-sus-bpsk / 2017 / pn.mar. The research method used is normative juridical with analytical descriptive research specifications. Sources of data in this study use secondary data and data collection is done by literature study and documentary study. The data obtained were then processed and analyzed using qualitative normative methods and then presented in the form of narrative text. The results of the research show that the business actors have violated Article 18 paragraph (1) letter a and letter f, Article 18 paragraph (3), Article 18 paragraph (4) Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Decision Number 18 / PDT-SUS-BPSK / 2017 / PN.MAR. Referring to various practices of the Supreme Court's decisions, BPSK is not authorized to examine and adjudicate consumer financing agreement relationships. The financing agreement dispute becomes the authority of the General Court and is in accordance with the applicable law. Keywords: Consumer Protection, Insurance Policy, Exonation Clause. |
| Kata kunci | Perlindungan Konsumen, Polis Asuransi, Klausula Eksonerasi |
| Pembimbing 1 | H. Suyadi, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | M.I.Wiwik Yuni Hastuti, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | H. SUkirman, S.H., M.Hum. |
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Halaman | 18 |
| Tgl. Entri | 2021-01-29 15:15:53.502607 |