Artikel Ilmiah : E1A014218 a.n. AFRIDA DWIMA RISMADARA
| NIM | E1A014218 |
|---|---|
| Namamhs | AFRIDA DWIMA RISMADARA |
| Judul Artikel | PERLAWANAN TERHADAP PELAKSAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI AKIBAT KREDIT MACET (Studi Terhadap Putusan Nomor: 51/Pdt.G/2018/PN.Pwt) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini dilakukan terhadap perkara dan Putusan Pengadilan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN.Blb, yaitu mengenai perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi objek hak tangungan sebagai akibat adanya kredit macet. Adapun tujuan penelitiannya adalah : 1. Menganalisis unsur-unsur wanprestasi yang dilakukan oleh Eva Suziana selaku debitur pemberi hak tanggungan dan kewenangan bank dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dalam Perkara Nomor: 51/Pdt.G/2018/PN. Pwt dan 2. Menganalisis alasan dan dasar Hakim dalam memeriksa dan memutus dalam Perkara Nomor: 51/Pdt.G/2018/PN. Pwt. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis dan analisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa: pertama, Debitur yang tetap tidak melakukan kewajiban prestasi setelah terjadi kredit macet dan setelah dilakukan restruktutrisasi kredit dan dilakukan peringatan oleh Bank, berada dalam keadaan wanprestasi. Unsur-unsur wanpretasinya debitur berupa debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasi sebagaimana mestinya dan terdapat unsur salah. Selanjutnya dengan wanprestasinya debitur pemberi Hak Tanggungan, melahirkan kewenangan kreditur penerima Hak Tanggungan untuk melakukan eksekusi objek Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT jo. Pasal 20 UUHT, dan kedua, Alasan dan dasar pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi adalah tepat dan benar, akan tetapi alasan dan dasar pertimbangan yang menyatakan bahwa karena debitur berada dalam keadaan wanprestasi, maka tidak dapat mengajukan gugatan berdasar perbuatan melawan hukum sebagai akibat dilakukannya proses lelang atas objek Hak Tanggungan adalah tidak tepat. Seharusnya Hakim menyatakan bahwa tindakan melakukan eksekusi Hak Tanggungan oleh kreditur ketika debitur berada dalam keadaan wanprestasi, merupakan kewenangan yang dimiliki oleh kreditur dan tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Kata Kunci: Kredit Macet, Hak Tanggungan, Parate Eksekusi. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research was conducted on the case and Court Decision Number: 51/Pdt.G/2018/PN. Pwt, which is about resistance to the execution of the object of liability as a result of bad credit. The research objectives are: 1. Analyzing the elements of default conducted by Eva Suziana as the debtor providing mortgage rights and bank authority in the execution of Mortgage Rights in Case Number: 51/Pdt.G/2018/PN. Pwt and 2. Analyzing the reasons and basis of the Judge in examining and deciding in Case Number: 51/Pdt.G/2018/PN. Pwt. The research method used is a normative juridical research method, with descriptive analytical research specifications and qualitative normative analysis. Based on the results of the analysis, the results show that: first, a debtor who still does not perform performance obligations after a bad credit occurs and after a credit restructuring and a warning by the Bank is carried out, is in default. The elements of the debtor's interpretation are in the form of the debtor not carrying out the performance obligations as it should be and there are elements of error. Furthermore, with default, the debtor who gives the Mortgage, gives birth to the creditor who receives the Mortgage Rights to carry out the execution of the object of the Mortgage based on the provisions of Article 6 UUHT jo. Article 20 of the UUHT, and secondly, the reasons and grounds for consideration of the Judge stating that the debtor has defaulted are correct and correct, however the reasons and grounds for consideration which state that because the debtor is in default, he cannot file a lawsuit based on an unlawful act as as a result of carrying out the auction process on the object of the Mortgage Right is not appropriate. The Judge should have stated that the act of executing the Mortgage Rights by the creditor when the debtor is in default is the creditor's authority and cannot be qualified as an illegal act. Keywords: Bad Credit, Mortgage, Parate Execution |
| Kata kunci | Kata Kunci: Kredit Macet, Hak Tanggungan, Parate Eksekusi. |
| Pembimbing 1 | |
| Pembimbing 2 | |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Halaman | 14 |
| Tgl. Entri | 2021-01-25 20:05:24.682106 |