Artikel Ilmiah : E1A016180 a.n. AHMAD HUSNI UBAIDILLAH
| NIM | E1A016180 |
|---|---|
| Namamhs | AHMAD HUSNI UBAIDILLAH |
| Judul Artikel | CAUSA TERLARANG (ONGEOORLOOFDE OORZAAK) SEBAGAI DASAR YURIDIS BATALNYA PERJANJIAN SEWA MENYEWA (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2017/PN.Bla) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat keabsahan yang diatur dalam Pasal 1320 BW yaitu sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu, dan causa yang halal. Causa yang halal memiliki keterkaitan dengan Pasal 1337 BW yang mengatur mengenai causa yang terlarang apabila tidak bertentangan dengan kesusilaan, undang-undang atau ketertiban umum. Pada Putusan Nomor 08/Pdt.G/2017/PN.Bla majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya mendalilkan bahwa perjanjian sewa menyewa terdapat causa yang terlarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifikasikan causa yang terlarang dan akibat hukum dari adanya causa yang terlarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data penelitian bersumber dari data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data, maka dapat di deskripsikan bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan hukumnya belum sepenuhnya tepat karena perjanjian sewa menyewanya tidak hanya bertentangan dengan kesusilaan yaitu aspek kepatutan, namun juga bertentangan dengan undang-undang yakni Pasal 28 ayat (6) PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Akibat adanya causa terlarang tersebut membuat perjanjian sewa menjadi batal demi hukum. Karena peranjian sewa batal demi hukum maka pihak penerima sewa harus mengembalikan obyek sewa kepada pemilik yang sah. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | An agreement shall meet the validity requirements set forth in Article 1320 BW i.e. agreed, proficiency, a particular thing, and a halal causa. Halal causa has a connection with Article 1337 BW which regulates causa which is prohibited if it is not contrary to decency, law and/or public order. On Verdict No. 08/Pdt.G/2017/PN. Blah the panel of judges in its legal considerations postulated that the lease agreement there was a causa that was prohibited. This study aims to find out the legal considerations of judges in qualifying illicit causa and the legal consequences of the existence of illicit causa. The approach method used in this research is the normative juridical approach method. Research data is sourced from secondary data. Data collection method is done by literature study. The analytical method used in this research is normative qualitative. Based on the results of research and data analysis, it can be described that the Panel of Judges in applying the law is not entirely appropriate because the lease agreement is not only contrary to decency that is the aspect of propriety, but also contrary to the law namely Article 28 paragraph (6) PP Number 14 Year 2016 on Housing and Residential Areas. As a result of the illicit causa, the lease agreement became null and void. Because the lease is null and void, the recipient must return the rental object to the rightful owner. |
| Kata kunci | Perjanjian Sewa Menyewa, Causa Terlarang, Batalnya Perjanjian |
| Pembimbing 1 | Nur Wakhid, S.H.,M.H. |
| Pembimbing 2 | Budiman Setyo Haryanto, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum. |
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Halaman | 17 |
| Tgl. Entri | 2021-01-20 10:15:11.121501 |