Artikel Ilmiah : E1A015168 a.n. AFIFAH KHAIRUNNISA ADNANI ISKANDAR
| NIM | E1A015168 |
|---|---|
| Namamhs | AFIFAH KHAIRUNNISA ADNANI ISKANDAR |
| Judul Artikel | PENGELOLAAN PERALATAN MEDIS SEBAGAI BARANG MILIK PUBLIK PADA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TANGERANG |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menguatkan peran pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya sendiri. Pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya menggunakan asas desentralisasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari pusat kepada daerah untuk mengatur daerahnya. Salah satu pelimpahan kewenangan yakni kewenangan dalam mengelola barang milik publik di daerah. Barang milik publik terdiri dari barang milik negara dan barang milik daerah. Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki barang milik publik, dengan bentuk peralatan medis. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sistem pengelolaan peralatan medis serta proses inventarisasi penilaian dan pelaporan dalam pengelolaan peralatan medis sebagai barang milik publik di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu data sekunder dilengkapi dengan wawancara. Metode analisis menggunakan normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa: (1) Sistem pengelolaan peralatan medis di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dilaksanakan melalui sistem informasi manajemen barang daerah (SIMBADA) yang pengelolaannya mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. (2) Proses inventarisasi penilaian dan pelaporan dalam pengelolaan peralatan medis sebagai barang milik publik di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dilakukan oleh appraisal (jasa penilai) yang dibantu oleh pengurus barang, serta pembuatan laporan dilakukan sesuai struktur yakni satuan unit kerja kepada pengurus barang yang nantinya diteruskan kepada kuasa pengguna barang untuk dilaporkan kepada pengguna barang. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The birth of Law Number 23 of 2014 regarding Regional Government Decentralization has strengthened the role of local government in regulating its own region. The local government, thus, employ decentralization that can be defined as the transfer of authority from the central government to the local government to regulate their regions. One of forms in the transfer of authority is the authority in managing public goods in the regions. Public goods consists of state-owned assets and regional-owned assets. Tangerang Regional Hospital is one of the government agencies that owns public goods in the form of medical equipment. This study aims at analyzing the management system of the medical equipment, the process of inventory assessment, and the reporting in the management of medical equipment as public goods at Tangerang Regional Hospital. This research employed a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach. The specification used in the research is descriptive. The source of legal material used was secondary data equipped with interviews. Furthermore, a qualitative normative was used as the analytical method. Based on the results of the research, it shows that: (1) The medical equipment management system at the Tangerang Regional Hospital is implemented through the regional goods management information system (SIMBADA), in which the management refers to the Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Property; (2) The process of inventory assessment and the reporting in the management of medical equipment as public goods at the Tangerang Regional Hospital is carried out by appraisal (appraisal services) assisted by the goods manager, and the reporting is carried out in accordance with the structure, namely the unit of work to the goods manager who will later be forwarded to the proxy of goods user to be reported to the users. |
| Kata kunci | Desentralisasi, Kewenangan, Pengelolaan, Barang Milik Publik |
| Pembimbing 1 | Dr. Kadar Pamuji, S.H., M. H. |
| Pembimbing 2 | Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. Siti Kunarti, S.H., M. H. |
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Halaman | 18 |
| Tgl. Entri | 2021-01-18 12:14:28.49373 |