Artikel Ilmiah : J1B016049 a.n. ALFI MUNA SYARIFAH
| NIM | J1B016049 |
|---|---|
| Namamhs | ALFI MUNA SYARIFAH |
| Judul Artikel | PRESUPOSISI DALAM TINDAK TUTUR DIREKTIF DAN VERDIKTIF GELAR WICARA MATA NAJWA KPK: KIAMAT PEMBERANTASAN KORUPSI (ANALISIS KPK DIPERKUAT ATAU DIPERLEMAH ATAS RATIFIKASI REVISI KEDUA UNDANG-UNDANG KPK) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Revisi kedua Undang-Undang KPK telah menghidupkan kembali prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Berbagai elemen masyarakat berdemonstrasi menuntut keadilan hukum kepada DPR dan pemerintah atas peratifikasian revisi tersebut yang dianggap melemahkan KPK sebagai lembaga independen dalam eradikasi dan mencegah korupsi. Fenomena tersebut lantas diperbincangkan di Mata Najwa sebagai media yang bertendensi pada isu-isu politik. Penulis tertarik untuk menelitinya, dengan penelitian berjudul “Presuposisi dalam Tindak Tutur Direktif dan Verdiktif Gelar Wicara Mata Najwa KPK: Kiamat Pemberantasan Korupsi”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode simak dan teknik catat untuk mengumpulkan data serta metode padan untuk menganalisis data. Metode simak yang digunakan, yaitu teknik dasar sadap dengan teknik lanjutan bebas libat cakap, teknik catat digunakan untuk mencatat penggunaan bahasa yang muncul, dan metode padan yang digunakan, yaitu teknik pilah unsur tertentu dengan alat penentu daya pilah pragmatis. Penelitian ini menggunakan teori utama, yaitu tindak tutur direktif menurut John Rogers Searle dan Daniel Vanderveken, tindak tutur verdiktif menurut John Langshaw Austin serta presuposisi menurut George Yule. Hasil analisis data tentang pro kontra revisi kedua Undang-Undang KPK dalam penelitian ini, menunjukan bahwa KPK diperlemah atas revisi tersebut. Akan tetapi, ihwal tersebut perlu dianalisis lebih detail, terutama dengan mengaplikasikan analisis yuridis. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The second revision of The KPK Law enlivens the Indonesian democracy principles. The majority of people demonstrated to sue the justice of law to DPR and the goverment upon the ratification of the revision. Then, this issue is discussed in Mata Najwa as the media with a political tendency. The author fascinated researching it, in the research entitles “Presuposisi dalam Tindak Tutur Direktif dan Verdiktif Gelar Wicara Mata Najwa KPK: Kiamat Pemberantasan Korupsi.” The research is a qualitative descriptive study with the attentive method and note-taking technique for collecting data, and identity method for analyzing data. The attentive method applied in this research is a basic tapping with advanced uninvolved conversation attentive technique, the note-taking technique applied to note an emerging language, and identity method applied is a sort certain elements technique with pragmatic sorting. This research uses the main theory namely, Searle’s and Vanderveken’s directive speech act, Austin’s verdictive speech act, and Yule’s presupposition. The results of data analysis on the pros and cons of the second revision of The KPK Law in this study indicated that The KPK is weakened by this revision. However, it needs more detailed analysis, especially applying a juridical analysis. |
| Kata kunci | KPK, Revisi UU KPK, RUU KPK, Reformasi dikorupsi, Tindak tutur, Presuposisi.KPK, Revision of UU KPK, RUU KPK, Reform corrupted, Speech act, Presuposition. |
| Pembimbing 1 | Farida Nuryantiningsih, S.S,M.Hum |
| Pembimbing 2 | Gita Anggria Resticka, S.S,M.A |
| Pembimbing 3 | Erwita Nurdiyanto, S.S,M.A |
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Halaman | 18 |
| Tgl. Entri | 2021-01-08 23:01:48.410683 |