Artikel Ilmiah : E1A016147 a.n. DWI YUNITA SARI
| NIM | E1A016147 |
|---|---|
| Namamhs | DWI YUNITA SARI |
| Judul Artikel | PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK (Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penggelapan pajak merupakan salah satu kejahatan tindak pidana di bidang perpajakan yang mempunyai asal kejahatan dari tindak pidana lain. Hal tersebut menunjukkan dalam penyidikan tindak pidana penggelapan pajak tidak terlepas dari peran penyidik Polri dan penyidik PPNS. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Kanwil Direktorat Jenderal Pajak II Jawa Tengah terhadap suatu tindak pidana penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh diolah, dianalisis dan disajikan dengan uraian teks naratif dengan metode analisis kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data yang akan disusun secara logis dan sistematis. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan pajak dilakukan oleh penyidik PPNS dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berkoordinasi dengan penyidik Polri. Wewenang penyidik PPNS Pajak terbatas dalam hal penangkapan dan penahanan, penyerahan berkas kepada penuntut umum harus melalui penyidik Polri. Penghentian penyidikan selain dilakukan oleh penyidik PPNS DJP, dapat juga dihentikan oleh Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan demi kepentingan negara. Adapun terdapat faktor-faktor penghambat penyidikan tindak pidana penggelapan pajak dilihat dari (1) substansi hukum yaitu belum adanya aturan rinci wewenang penangkapan dan penahanan dalam UU No. 16 Tahun 2009 (2) penegak hukumnya yaitu pemberian wewenang yang berada dalam koordinasi pengawasan Polri (3) sarana dan fasilitas yang kurang memadai (4) masyarakat yang cenderung pasif. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Tax evasion is a criminal offense in the field of taxation which has the origin of the crime from other crimes. This shows that investigating the crime of tax evasion cannot be separated from the role of Police investigators and PPNS investigators. The purpose of this study was to determine the implementation of investigations by investigators at the Regional Office of the Directorate General of Taxes, Central Java II on a crime of tax evasion. This study uses qualitative research methods with a normative juridical approach and descriptive analytical research specifications. The research was conducted at the Regional Office of the Directorate General of Taxes, Central Java II. The data used include primary data and secondary data. Data collection methods through interviews and literature study. The data obtained were processed, analyzed and presented with descriptions of narrative text with qualitative analysis methods, namely by describing and interpreting the data to be arranged logically and systematically. The results showed that the investigation of tax evasion was carried out by PPNS investigators within the Directorate General of Taxes who coordinated with Police investigators. The authority of PPNS Tax investigators is limited in terms of arrest and detention, submission of files to the public prosecutor must be through the Police investigators. Apart from being carried out by the PPNS investigators, the Attorney General may also terminate at the request of the Minister of Finance in the interests of the state. There are factors that hinder the investigation of criminal acts of tax evasion seen from (1) the substance of the law, namely the absence of detailed rules on the authority for arrest and detention in Law No. 16 of 2009 (2) law enforcers, namely the granting of authority under the supervision of the National Police (3) inadequate facilities and facilities (4) people who tend to be passive. |
| Kata kunci | pelaksanaan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil, tindak pidana penggelapan pajak |
| Pembimbing 1 | Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Drs. Antonius Sidik M., S.H., M.S. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Halaman | 25 |
| Tgl. Entri | 2021-01-07 08:27:40.397537 |