Artikel Ilmiah : E1A115133 a.n. ARIFAH NUR'AINA
| NIM | E1A115133 |
|---|---|
| Namamhs | ARIFAH NUR'AINA |
| Judul Artikel | PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016) Oleh: Arifah Nur’aina E1A115133 ABSTRAK Salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana suap. Suap yaitu tindak pidana dengan cara memberi sesuatu yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan seseorang agar mau berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan permintaan yang memberi suap. Penelitian ini bersumber pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016 mengenai perkara pidana tindak pidana suap yang dilakukan oleh seorang Advokat senior yaitu Otto Cornelius Kaligis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana suap yang dilakukan Advokat dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pada Advokat pelaku tindak pidana suap pada putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan penelitian preskriptif. Sumber data berupa data sekunder. Metode pengolahan data menggunakan reduksi data, display data, dan kategorisasi data. Metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan (library research). Metode penyajian data menggunakan teks naratif. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana suap yakni pasal 6 Ayat (1) huruf a UU no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana kepada Advokat pelaku tindak pidana suap pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1319 K/PID.SUS/2016 berorientasi pada penerapan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP sehingga permohonan kasasi dari Penuntut Umum patut untuk dikabulkan dengan pidana penjara diperberat dari 7 (tujuh) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun. Kata kunci: Advokat, tindak pidana suap, sanksi pidana advokat |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACTS OF BIBRATION CONDUCTED BY ADVOCATES (Study of the Supreme Court Decision Number 1319 K/Pid.Sus/2016) By: Arifah Nur’aina E1A115133 ABSTRACT One of the criminal acts of corruption in Indonesia is bribery. Bribery is a criminal act by giving something that aims to influence a person's policy to do something or not to do something in accordance with the request that gives a bribe. This research is based on the Supreme Court Decision Number 1319K/Pid.Sus/2016 regarding the criminal case of bribery committed by a senior advocate, namely Otto Cornelius Kaligis. The purpose of this study is to analyze the application of the elements of bribery committed by advocates and to analyze judges legal considerations in imposing criminal sanctions on lawyers who commit bribery in the Supreme Court decisions. This research uses normative juridical research methods with prescriptive research. The data source is secondary data. Data processing methods use data reduction, data display, and data categorization. The data collection method is in the form of library research. The method of presenting data uses narrative text. Methods of data analysis using qualitative methods. Based on the results of the analysis, it shows that the defendant's actions have fulfilled the elements of the criminal act of bribery, namely Article 6 Paragraph (1) letter a of Law no. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime as amended by Law no. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Jo. Article 55 Paragraph (1) 1st of the KUHAP jo. Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code. Judges legal considerations in imposing criminal sanctions on lawyers for criminal acts of bribery in the Supreme Court decision No. 1319 K/PID.SUS/2016 oriented towards the application of Article 197 Paragraph (1) letter (f) of the Criminal Procedure Code so that the appeal from the Public Prosecutor deserves to be granted with imprisonment heavier from 7 (seven) years to 10 (ten) years. Keywords: Advocate, Bribery, Lawyer Criminal Sanctions |
| Kata kunci | Kata kunci: Advokat, tindak pidana suap, sanksi pidana advokat |
| Pembimbing 1 | Dr. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Rani Hendriana, S.H., M.H |
| Pembimbing 3 | Haryanto Dwiatmodjo, S.H., M.Hum |
| Tahun | 2020 |
| Jumlah Halaman | 23 |
| Tgl. Entri | 2020-12-23 15:13:02.406898 |