Artikel Ilmiah : E1A113018 a.n. FAUZI MAULIDYA ANANTAMA
| NIM | E1A113018 |
|---|---|
| Namamhs | FAUZI MAULIDYA ANANTAMA |
| Judul Artikel | KEWENANGAN PERMOHONAN PKPU TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA BERDASARKAN PASAL 223 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 81/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Berdasarkan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penindaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya. Seperti salah satu perkara yang terjadi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putuusan Nomor : 81/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU oleh Hakim dalam menolak permohonan PKPU terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terjadi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 81/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penilitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, penyajian data teks naratif, analisis data normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penilitian dan pembahasan mengenai penerapan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU oleh hakim dalam menolak permohonan PKPU terhadap BUMN dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 81/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST, dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya berpedoman pada ketentuan Pasal 223 Jo. Pasal 2 ayat (5) Undang-undang No. 37 Tahun 2014 tentang Kepailitan dan PKPU tanpa memahami lebih jelas penjelasan dari isi pasal tersebut. Menurut peneliti, apabila hakim lebih jeli dalam memahami isi dari sebuah Pasal yang mana dalam Pasal tersebut tertulis bahwa hanya BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, hanya dapat dimohonkan PKPU oleh Menteri Keuangan. Berarti bahwa hanya BUMN yang berbentuk Perum yang hanya dapat dimohonkan PKPU oleh Menteri Keuangan, sedangkan BUMN yang berbentuk Persero bebas dimohonkan PKPU oleh siapapun. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Based on Section 222 Sentence (3) of Law Number 37 of 2004 about Bankruptcy and Suspension of Payment that Creditors who estimate that the Debtor cannot continue to pay their debts that are due and can be collected, may request that the Debtor be given a postponement of debt payment obligations, to allow The debtor submits a peace plan that includes an offer to pay part or all of the debt to his Creditors. Like one of the cases that occurred in the Central Jakarta Commercial Court with Decision Number: 81 / Pdt.Sus / PKPU / 2017 / PN.NIAGA.JKT.PST The problem in this research is regarding the application of Section 223 of Law Number 37 of 2004 about Bankruptcy and Suspension of Payment by the Judge in rejecting PKPU's petition against State-Owned Enterprises (BUMN) which occurred at the Central Jakarta Commercial Court with Decision Number 81 / Pdt.Sus / PKPU / 2017 / PN.NIAGA.JKT.PST. This research method is juridical normative, descriptive analytical research specifications, data collection techniques for literature study with inventory, presentation of narrative text data, qualitative normative data analysis. Based on the results of research and discussion regarding the application of Section 223 of Law Number 37 of 2004 about Bankruptcy and Suspension of Payment by the judge in rejecting Suspension of Payment's application to BUMN in the decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 81 / Pdt.Sus / PKPU / 2017 / PN.NIAGA.JKT .PST, it can be concluded that Judges in their legal considerations only refer to the provisions of Section 223 Jo. Section 2 Sentence (5) of Law No. 37 of 2014 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment without a clearer understanding of the explanation of the contents of the article. According to the researcher, if the judge is more observant in understanding the contents of an article, which is written in the article that only state-owned enterprises are engaged in the public interest, Suspension of Payment can only requested by the Minister of Finance. This means that only BUMN in the form of Public Corporation can only be applied for Suspension of Payment by the Minister of Finance, while BUMN in the form of Persero is free to be requested Suspension of Payment by anyone. |
| Kata kunci | Kewenangan, Kepailitan, PKPU |
| Pembimbing 1 | H. Sukirman, S.H., M.Hum |
| Pembimbing 2 | Agus Mardianto, S.H., M.H |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2020 |
| Jumlah Halaman | 14 |
| Tgl. Entri | 2020-11-30 09:03:03.633696 |