Artikel Ilmiah : F1D016056 a.n. DESTY SETIAWATI
| NIM | F1D016056 |
|---|---|
| Namamhs | DESTY SETIAWATI |
| Judul Artikel | POLITIK IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI DUSUN WINONG DESA SLARANG KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Artikel hasil penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 pasal 175 dan 176 yang ada di Dusun Winong Desa Slarang Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, serta menjelaskan relasi aktor dan aktor dominan yang ada dala implementasi Peraturan Pemerintah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus dalam bingkai perspektif strukturalisme dan paradigma konstruktivisme. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, khususnya untuk pasal 175 dan 176 di Dusun Winong Desa Slarang, belum berjalan dengan baik. Hal tersebut karena implementasi yang berjalan didominasi oleh pemerintah, dalam hal ini yaitu pemerintah daerah dan pemerintah desa yang di dukung oleh pihak swata yaitu PLTU. Pemerintah yang memiliki kuasa tidak berupaya melibatkan masyarakat Dusun Winong dalam implementasi pengelolaan dumping limbah bahan berbahaya dan beracun di dusun mereka. Para aktor yang terlibat dalam penggunaan kekuasaan dapat mempengaruhi adanya kebijakan. Interaksi aktor yang terbentuk pada implementasi tersebut yaitu decisional yang dimana penggunaan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh masing-masing kelompok yang terlibat bertujuan untuk memperjuangkan kepentingannya. Pada dasarnya, setiap aktor memiliki kepentingan dan kekuasaan masing-masing dalam mengupayakan tercipatanya suatu kebijakan di suatu daerah, sehingga dibutuhkan kerja sama yang baik. Kesimpulannya adalah Politik implementasi pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 pasal 175 dan 176 belum terlaksana dengan baik karena di dalamnya terdapat permainan politik yang pada pelaksanaan kebijakan di dominasi oleh pemerintah yang di dukung oleh pihak swasta yaitu PLTU tanpa melibatkan persetujuan masyarakat Dusun Winong Desa Slarang, sehingga implementasinya menimbulkan permasalahan. Kata Kunci : Politik Implementasi, Interaksi Aktor, pembangunan dumping limbah . |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The article on the results of this study aims to describe the implementation of Government Regulation Number 101 of 2014 articles 175 and 176 in Winong Hamlet, Slarang Village, Kesugihan District, Cilacap Regency, as well as to explain the relationship between actors and dominant actors in the implementation of the Government Regulation. This research uses qualitative methods and a case study approach within the framework of the structuralism perspective and the constructivism paradigm. The results of this study reveal that the implementation of Government Regulation Number 101 of 2014, especially for articles 175 and 176 in Dusun Winong, Slarang Village, has not gone well. This is because the ongoing implementation is dominated by the government, in this case the local government and village government which are supported by private parties, namely PLTU. The government which has the power does not try to involve the people of Winong Hamlet in the implementation of dumping management of hazardous and toxic waste in their hamlet. The actors involved in the use of power can influence the existence of policies. The interaction of actors formed in the implementation is decisional in which the use of power or authority possessed by each of the groups involved aims to fight for their interests. Basically, each actor has their own interest and power in making efforts to create a policy in an area, so good cooperation is needed. The conclusion is that the implementation politics of Government Regulation Number 101 of 2014 articles 175 and 176 have not been carried out properly because there is a political game in which the implementation of policies is dominated by the government which is supported by the private sector, namely PLTU without involving the consent of the people of Winong Hamlet, Slarang Village, so that its implementation creates problems. Keywords: Implementation Politics, Actor Interaction, waste dumping development. |
| Kata kunci | Politik Implementasi, Interaksi Aktor, pembangunan dumping limbah . |
| Pembimbing 1 | Solahuddin Kusumanegara, M.Si |
| Pembimbing 2 | Oktafiani Catur Pratiwi, S.IP, M.A |
| Pembimbing 3 | Drs. M. Soebiantoro, M.Si |
| Tahun | 2020 |
| Jumlah Halaman | 20 |
| Tgl. Entri | 2020-11-16 11:55:43.333431 |