Artikel Ilmiah : E1A016229 a.n. DEANDRA TABITHA MUTIARA
| NIM | E1A016229 |
|---|---|
| Namamhs | DEANDRA TABITHA MUTIARA |
| Judul Artikel | PENGAWASAN PERTAMBANGAN PASIR DI KABUPATEN KLATEN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | PENGAWASAN PERTAMBANGAN PASIR DI KABUPATEN KLATEN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 Oleh: Deandra Tabitha Mutiara E1A016229 ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebabkan terjadi perubahan kewenangan pemberian izin usaha pemberian wilayah izin usaha, pembinaan, pengawasan dan penerimaan pajak serta retribusi daerah. Terutama pengawasan yang semula berada ditangan pemerintah daerah kabupaten/kota berubah menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan pertambangan pasir di Kabupaten Klaten dan mengetahui hambatan yang dialami dalam pengawasan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan analisis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi dokumen atau studi kepustakaan, metode penyajian data dengan penelitian deskriptif analitis, dan menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertama pengawasan pertambangan pasir di Kabupaten Klaten mengalami perubahan setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang semula pengawasan berada ditangan pemerintah kabupaten/kota kini berubah menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Namun, Pemerintah daerah kabupaten Klaten tetap dapat melakukan pengawasan, kemudian jika terdapat suatu pelanggaran maka Pemerintah Daerah kabupaten Klaten dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta masyarakat dapat menyampaikan laporan – laporan mengenai pelanggaran pertambangan pasir melalui Pemerintah Kabupaten Klaten untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk ditindak lebih lanjut. Kedua faktor penghambat pengawasan pertambangan pasir di kabupaten Klaten dibagi menjadi dua yaitu faktor internal atau dari pemerintah dan faktor eksternal atau dari luar pemerintah. Kata kunci: Pengawasan, Pertambangan Pasir, dan Kabupaten Klaten. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT CONTROLLING OF SAND MINING IN KLATEN REGENCY AFTER PUBLICATION OF REGULATION 2014 NUMBER 23 CONCERNING REGIONAL GOVERNMENT By: DEANDRA TABITHA MUTIARA E1A016229 This research is based on the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which causes change in the authority for granting business permits granting areas for business permits, guidance, controlling and local tax revenue and levies. Especially in the controlling that was previously in the hands of the local government has changed to the authority of the central government. This research aims to determine how the controlling of sand mining in Klaten Regency and to find out the obstacles experienced in the supervision of sand mining in Klaten. The type of this research is juridical normative with a statutory approach and analysis approach, the data used are primary data and secondary data, data collection methods are document study or library research, method of analysis data used descriptive analytical research and descriptive analysis methods - qualitative. Based on the results of this research and discussion, it can be concluded that firstly, the supervision of sand mining in Klaten Regency has changes after the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Goverment, which previously was in the hands of the local goverment and now become the authority of the central government. However, Klaten district government can still carry out the supervision, then if there is a violation, Klaten district government can coordinate with the Regional Government of central Jawa Province, and the community to submit reports on sand mining violations throught the Klaten Regency Government to be forwarded to the Regional Government Central jawa Province for the further action. The two obstacles factors of the supervision of sand mining in Klaten District are divided into two, namely internal factors or factors from the government and external factors or factors from outside the government. Keywords: Controlling, Sand Mining, Klaten Regency. |
| Kata kunci | Kata kunci: Pengawasan, Pertambangan Pasir, dan Kabupaten Klaten. |
| Pembimbing 1 | Dr. Abdul Aziz Ns, S.H., M.M., M.H. |
| Pembimbing 2 | Dr. Kartono, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. Kadar Pamudji, S.H., M.H. |
| Tahun | 2020 |
| Jumlah Halaman | 15 |
| Tgl. Entri | 2020-11-13 11:31:31.50316 |