Artikel Ilmiah : E2A017043 a.n. ALIM MUSTOFA
| NIM | E2A017043 |
|---|---|
| Namamhs | ALIM MUSTOFA |
| Judul Artikel | BATAS WAKTU PELIMPAHAN PERKARA DARI PENYIDIKAN KE PENUNTUTAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA (Kajian Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | RINGKASAN Persoalan penetapan tersangka dalam proses penyidikan merupakan pengurangan kebebasan individu yang dapat terjadi dalam hal upaya paksa yang sewaktu-waktu dapat dilakukan oleh penyidik. Tersangka dalam proses peradilan pidana belum tentu bersalah sebagaimana yang dilaporkan, diadukan atau dituduhkan, maka selayaknya perwujudan dan perlindungan hak-hak tersangka mendapat perhatian dalam pelaksanaan proses peradilan pidana sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Proses penyidikan dalam upaya mengumpulkan bukti serta menemukan tersangka tidak berlangsung dalam waktu singkat. Ketidakjelasan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mengenai berapa lama batas waktu dari status tersangka sampai dengan dilimpahkannya perkara kemudian disidangkan di muka pengadilan atau perubahan status dari tersangka menjadi terdakwa merupakan suatu persoalan mengingat adanya asas peradilan cepat dan jaminan kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari data sekunder sebagai data yang utama dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa didalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak terdapat ketentuan mengenai batas waktu pelimpahan perkara dari penyidikan ke penuntutan, hal ini tidak sesuai dengan asas peradilan cepat dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun demikian, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 materi muatannya mengatur mengenai kewajiban penyidik menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya kepada penuntut umum, tetapi juga kepada terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan. Setidaknya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, secara normatif mekanisme penanganan perkara pidana antara penyidik dengan penuntut umum lebih terintegrasi dan terkoordinasi. Dampak hukum atas status tersangka yang perkaranya tidak segera dilimpahkan dari penyidikan ke penuntutan bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Penetapan status tersangka kepada seseorang sangat erat kaitannya dengan kelayakan dan ketenteraman hak hidup yang nyaman, karena bagaimanapun juga tekanan psikologis dan stigma masyarakat atas status tersangka dapat mempengaruhi pola peri-kehidupan seseorang. Selain itu, tidak tersedianya pengaturan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh atas ketidakpastian batas waktu penetapan status tersangka juga berdampak pada tidak diperolehnya hak konstitusional terkait jaminan kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D dan 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kata Kunci: Batas Waktu, Penetapan Tersangka, Peradilan Cepat. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | SUMMARY The issue of determining a suspect in the investigation process is a reduction in individual freedom that can occur in the case of forced efforts which can be carried out at any time by the investigator. The suspect in the criminal justice process is not necessarily guilty as reported, complained or charged, then the realization and protection of the rights of the suspect should receive attention in the implementation of the criminal justice process in accordance with the principles of the rule of law. The investigation process in an effort to gather evidence and find suspects did not take place in a short time. The lack of clarity in the criminal justice system in Indonesia regarding how long the time limit from the status of the suspect to the transfer of the case is then heard before the court or changing the status of the suspect to the defendant becomes a problem given the existence of the principle of speedy justice and guarantees of legal certainty as regulated in Article 28D and 28I paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The method used in this research is normative legal research. Sources of legal material contained in this study came from secondary data as the main data with data collection techniques based on literature studies. Data analysis techniques in this study using the deductive method. Based on the results of the study it is known that in the criminal justice system in Indonesia there are no provisions regarding the time limit for the transfer of cases from investigations to prosecution, this is not in accordance with the principle of speedy justice and creates legal uncertainty. However, after the decision of the Constitutional Court Number 130 / PUU-XIII / 2015 the content of the matter regulates the investigator's obligation to submit the Notification of Commencement of Investigation (SPDP) not only to the public prosecutor, but also to the reported and the victim / reporter within 7 days after issuance of an investigation warrant. At least with the decision of the Constitutional Court Number 130 / PUU-XIII / 2015, normatively the mechanism for handling criminal cases between investigators and public prosecutors is more integrated and coordinated. The legal impact on the status of the suspect whose case was not immediately transferred from the investigation to the prosecution not only caused legal uncertainty, but also harmed the constitutional rights of the reported and victim / reporter. Determination of the status of the suspect to a person is very closely related to the appropriateness and serenity of the right to a comfortable life, because after all the psychological pressure and community stigma over the status of the suspect can affect a person's peri-life pattern. In addition, the unavailability of regulations concerning legal remedies that can be taken for the uncertainty of the deadline for determining the status of a suspect also results in the failure to obtain constitutional rights related to legal certainty guaranteed in Article 28D and 28I paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Keywords: Deadline, Determination of the Suspect, Speedy Trial. |
| Kata kunci | Kata Kunci: Batas Waktu, Penetapan Tersangka, Peradilan Cepat. |
| Pembimbing 1 | Prof. HIBNU NUGROHO |
| Pembimbing 2 | Dr. SETYA WAHYUDI |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2020 |
| Jumlah Halaman | 21 |
| Tgl. Entri | 2020-09-07 15:38:22.511402 |