Artikel Ilmiah : E1A116059 a.n. WAHYUNINGRUM SETIANINGSIH
| NIM | E1A116059 |
|---|---|
| Namamhs | WAHYUNINGRUM SETIANINGSIH |
| Judul Artikel | IZIN POLIGAMI (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1675/Pdt.G/2018/PA.Pwt) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas monogami, Artinya hanya terdiri dari seorang suami dan seorang isteri. Azas monogami lebih ditegaskan lagi pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Namun azas tersebut memiliki pengecualian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (2) yaitu seorang suami dapat beristerikan lebih dari seorang (poligami) meski hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, tetapi hanya dapat dilaksanakan apabila si suami memenuhi beberapa persyaratan tertentu dan diputuskan di pengadilan. Syarat yang ketat dalam poligami yaitu salah satunya harus mampu berlaku adil. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1675/Pdt.G/2018/PA.Pwt. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian berupa prespektif analitis, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan inventarisasi data, metode analisis menggunakan normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa majelis hakim lebih mengedepankan syarat komulatif yang terdapat pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan menghindari kemudhorotan agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Kata kunci: perkawinan, monogami, poligami, berlaku adil |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT Law Number 1 of 1974 concerning Marriage adheres to the principle of monogamy, meaning that it only consists of a husband and a wife. The principle of monogamy is further emphasized in Article 3 paragraph (1) of Law No.1 of 1974. However, this principle has exceptions as stated in Article 3 Paragraph (2), namely that a husband can have more than one inscription (polygamy) even though this is the case. desired by the parties concerned, but can only be implemented if the husband fulfills certain conditions and it is decided in court. One of the strict conditions in polygamy is that one must be able to act fairly. The formulation of the problem in this study is how the judges' legal considerations in granting the application for polygamy permits in the Purwokerto Religious Court Decision Number: 1675 / Pdt.G / 2018 / PA.Pwt. The method used is juridical normative, the research specification is in the form of an analytical perspective, the data collection method uses literature study and data inventory, the analysis method uses qualitative normative. The results showed that the panel of judges prioritized the cumulative requirements contained in Article 5 Paragraph (1) of the Marriage Law and avoided deprivation so as not to commit acts prohibited by religion. Keywords: marriage, monogamy, polygamy, fair cooperation |
| Kata kunci | perkawinan, monogami, poligami, berlaku adil |
| Pembimbing 1 | Dr.Siti Muflichah, S.H., M.H |
| Pembimbing 2 | Haedah Faradz, S.H., M.H |
| Pembimbing 3 | Drs. Noor Asyik, M.Ag |
| Tahun | 2020 |
| Jumlah Halaman | 17 |
| Tgl. Entri | 2020-08-20 09:23:18.035821 |