Artikel Ilmiah : E1A016264 a.n. PRISKA REGITA DWINTASARI
| NIM | E1A016264 |
|---|---|
| Namamhs | PRISKA REGITA DWINTASARI |
| Judul Artikel | PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA MAHAR IMITASI |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya, bahwa suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum negara apabila dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta harus memenuhi hal yang diwajibkan dalam hukum Islam yaitu adanya mahar yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, jika tidak terpenuhi maka dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan Karena Mahar Imitasi pada Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analisis, pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi data, serta data yang terkumpul kemdian disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis data normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan karena mahar imitasi pada Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks. Hakim dalam memutus perkara ini mendasarkan pada Pasal 30, Pasal 34, dan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan mahar, Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut peneliti, dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini, dapat dilengkapi dengan Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Article 2 paragraph (1) of State Law Number 1 of 1974 on marriage states that, that a marriage is valid when it is performed according to the religious laws of the couple’s respective religion and belief. This means that a marriage is valid both according to religion and the laws of the state when it comes to meeting all its functions and requirements and must fulfill the requirements of Religious Law that the dowry be given by the groom to the bride, if unfulfilled, the marriage can be annulled. The statement of the problem in this study is the judges' legal considerations in granting a Marriage Cancellation Request for Gold Imitation as Dowry on the Decision of the Bekasi Religious Court Number 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks. The research method used in this research is normative judicial approach, specifically analytical prescriptive research, the literature studies were done with data inventory, the data collected is presented in narrative text and qualitative normative data analysis. Based on the results of the research, it can be concluded that the request to a Marriage Cancellation Request for Gold Imitation as Dowry on the Decision of the Bekasi Religious Court Number 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks. The judge in deciding this case was based on Article 30, Article 34, and Article 38 of the Compilation of Religious Law regarding the provisions of the dowry, Article 23 letter a of State Law Number 1 of 1974 on Marriage. According to the researcher, the basis for the judges' legal considerations in deciding this case can complement Article 23 letter b of State Law Number 1 of 1974 on Marriage. |
| Kata kunci | Pembatalan Perkawinan, Mahar |
| Pembimbing 1 | Dr. Siti Muflichah, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Haedah Faradz, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Drs. Noor Asyik, M.Ag. |
| Tahun | 2020 |
| Jumlah Halaman | 16 |
| Tgl. Entri | 2020-08-18 22:00:40.26344 |