Artikel Ilmiah : E1A015095 a.n. KRISNA ADI NUGRAHA
| NIM | E1A015095 |
|---|---|
| Namamhs | KRISNA ADI NUGRAHA |
| Judul Artikel | PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor: 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor:99/Pdt.G/2019/Ms.Bna) Disusun Oleh: Krisna Adi Nugraha E1A015095 ABSTRAK Pembatalan perkawinan adalah tindakan yang dilakukan oleh Hakim pada Peradilan Agama yang tidak mempunyai akibat hukum yang disebabkan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau Undang-Undang. Penyebab terjadinya pembatalan perkawinan dapat berupa penipuan atau salah sangka yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan(UUP) dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terjadi pada salah satu kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam putusan Nomor:99/Pdt.G/2019/Ms.Bna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dan akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap suami isteri mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil dua simpulan dari Putusan ini. Pertama, menunjukan bahwa pertimbangan hukum Hakim dalam menggunakan dasar hukum untuk membatalkan perkawinan ini adalah dengan menggunakan Pasal 72 ayat (2) KHI. Unsur penipuan atau salah sangka tersebut dibuktikan pada sikap Termohon yang berbohong terhadap status pernikahan sebelumnya dengan mengatakan dirinya masih perawan. Menurut peneliti, Hakim dalam menggunakan Pasal 72 ayat (2) KHI sebagai dasar hukum sudah benar, namun dengan mencantumkan juga Pasal 27 ayat (2) UUP dapat membuat putusan yang dibuat oleh Hakim menjadi lebih lengkap. Pendapat tersebut karena peneliti menganggap bahwa pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Termohon dengan mengatakan bahwa dirinya belum pernah menikah kepada Pemohon dan keluarga Pemohon termasuk dalam kategori salah sangka yang disengaja dan termasuk dalam arti salah sangka yang terdapat pada Pasal 27 ayat (2) UUP. Kedua, akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan tersebut yaitu menjadikan perkawinan yang dilangsungkan batal demi hukum tetapi tidak berlaku surut terhadap anak, Pemohon dan Termohon kembali ke status semula, dan tidak menimbulkan harta bersama karena salah satu pihak melakukan itikad tidak baik. Kata Kunci : Perkawinan, Pembatalan, Pemalsuan Identitas. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | CANCELLATION OF MARRIAGE FOR FALSE IDENTITY (Juridical Review of the Decision of the Syar'iyah Court of Banda Aceh Number: 99 /Pdt.G/2019/Ms.Bna) Arranged by: Krisna Adi Nugraha E1A015095 ABSTRACT Cancellation of a marriage is an action taken by a Judge in a Religious Court that has no legal consequences caused by not fulfilling the conditions determined by law or law. The reason for the cancellation of the marriage can be in the form of fraud or misjudgment that is listed in Article 27 paragraph (2) of the Marriage Law (UUP) and Article 72 paragraph (2) Compilation of Islamic Law (KHI) that occurs in one of the cases in the Syar'iyah Court Banda Aceh in the decision Number: 99 / Pdt.G / 2019 / Ms.Bna. This study aims to determine the legal considerations of the Judge and the legal consequences of the marriage cancellation of the husband and wife regarding the cancellation of the marriage due to falsification of identity. This study uses normative juridical research methods. Based on data obtained from the results of research and discussion, two conclusions can be drawn from this Decision. First, it shows that the legal judgment of the Judge in using the legal basis to cancel this marriage is to use Article 72 paragraph (2) KHI. The element of fraud or misjudgment was evidenced by the Respondent's attitude who lied to his previous marital status by saying he was still a virgin. According to the researcher, the Judge in using Article 72 paragraph (2) KHI as the legal basis is correct, but by including also Article 27 paragraph (2) of the UUP can make the decision made by the Judge more complete. This opinion was because the researcher considered that the falsification of identity carried out by the Respondent by saying that he had never been married to the Petitioner and the Petitioner's family was included in the category of intentional misjudgment and included in the meaning of misconceptions contained in Article 27 paragraph (2) of the UUP. Secondly, the legal consequences of the Marriage Cancellation is to make the marriage that was carried out never be considered but does not apply retroactively to the child, the Petitioner and the Respondent returned Keywords: Marriage, Cancellation, Identity Counterfeiting. |
| Kata kunci | Perkawinan, Pembatalan, Pemalsuan Identitas. |
| Pembimbing 1 | Haedah Faradz, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | : Mukhsinun, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. Siti Muflichah, S.H.,M.H |
| Tahun | 2020 |
| Jumlah Halaman | 17 |
| Tgl. Entri | 2020-08-18 08:49:00.398085 |