| NIM | E1A014306 |
|---|
| Namamhs | BAGUS LEKSONO DJATI |
|---|
| Judul Artikel | UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI E-KTP (TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 430 K/Pid.Sus/2018) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Upaya hukum kasasi merupakan suatu upaya hukum yang dapat diminta atau diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang bersangkutan apabila terdapat keberatan terhadap suatu keputusan pengadilan. Tujuan dari upaya hukum kasasi erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam menciptakan kesatuan dan keseragaman penerapan hukum agar suatu putusan pengadilan tidak bertentangan dengan undang-undang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya hukum kasasi dan dasar pertimbangan hukum Hakim Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018 yang mengabulkan upaya hukum kasasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan yang kemudian diuraikan secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018 bahwa upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam undang-undang. Alasan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum kasasi tersebut yaitu terdapat kesalahan pada Judex Facti dalam menerapkan hukum. Kemudian pada pemeriksaan fakta persidangan hal tersebut terbukti benar, sehingga upaya hukum kasasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum serta dikabulkan oleh majelis hakim. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The cassation legal remedies is a legal effort that can be requested or submitted by one or both parties concerned if there is an objection to a court decision. The aims of cassation legal remedies is closely related to the implementation of functions and authority of the supreme court as the highest court in creating unity and equity in the application of law so that a court decision does not contradict with the constitution. This research aims to find out how the cassation legal remedies and the basic legal considerations of supreme judges in the decision of the Supreme Court Number 430 K / Pid.Sus / 2018 who granted that cassations. The method used in this research is normative juridical, with perspective research specification. This research uses secondary data which obtained through literature review then explained systematically. Based on the research results of Supreme Court Decision Number 430 K / Pid.Sus / 2018 that the cassation legal remedies which submitted by the public prosecutor to the Corruption Eradication Commission has been implemented in accordance with the procedures and meet formal requirements as regulated in law. The basic reason in submitting the cassation legal remedies is there are some errors on Judex Facti in applying the law. After that, the examination of the trial fact is proven true, so that the cassation can be used as a legal consideration and granted by the panel of judges. |
|---|
| Kata kunci | Upaya Hukum, Kasasi, Tindak Pidana Korupsi. |
|---|
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 2 | Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | Handri Wirastuti Sawitri, S.H., M.H. |
|---|
| Tahun | 2020 |
|---|
| Jumlah Halaman | 19 |
|---|
| Tgl. Entri | 2020-08-15 08:56:11.38369 |
|---|