| NIM | E1A016008 |
|---|
| Namamhs | YUNNI AISYAH PUTRI |
|---|
| Judul Artikel | PERLINDUNGAN DALAM PENGELOLAAN PENYITAAN BARANG BUKTI LEKAS RUSAK PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Komisi Pemberantasan Korupsi dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah beralihnya harta kekayaan dari terpidana korupsi. Barang bukti yang diperoleh melalui proses penyitaan disebut sebagai benda sitaan negara, kemudian disimpan oleh negara berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan serta hambatan yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara dalam melakukan pengelolaan terhadap barang bukti lekas rusak pada perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumenter dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bentuk perlindungan dalam pengelolaan barang bukti lekas rusak perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan upaya lelang berdasarkan ketentuan Pasal 45 KUHAP serta upaya perawatan, pemeliharaan, serta pengamanan yang dilakukan oleh Rupbasan. Hal ini bertujuan untuk dapat tetap menjaga nilai ekonomis dari barang bukti lekas rusak tersebut. Dalam hal pelaksanaannya masih banyak ditemukan beberapa hambatan seperti minimnya biaya, fasilitas sarana yang kurang memadai, kurangnya personil untuk melakukan upaya perawatan, pemeliharaan, serta pengamanan. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The seizure of assets in criminal acts of corruption is an anticipatory step aimed at rescuing or preventing the possession of wealth from convicted corruption. Evidence obtained through the seizure process is referred to as the state site, then stored by the State pursuant to the provisions of article 44 paragraphs (1) of the Criminal Procedur Code which states that the site is stored in the State of The National Confiscated Storage (Rupbasan). This research aims to determine the form of protection as well as obstacles faced by the Corruption Eradication Commission and the State of The National Confiscated Storage in managing the evidence of damaged goods in the case of corruption criminal acts. This research is a qualitative study with a sociological juridical method of approach. The data used is primary data and secondary data. Methods of collecting data through interviews, documentary studies and literature studies. Based on the result of research and discussion can be concluded the form of protection in the management of goods evidence of damaged criminal acts of corruption is done in 2 ways, namely with the auction effort under the provisions of article 45 of the Criminal Procedur Code and the maintenance efforts, care, and safeguards undertaken by Rupbasan. It aims to be able to keep the economical value of the damaged goods. In terms of implementation there are still many obstacles in the way of lack of cost, facility of insufficient facilities, lack of personnel to make maintenance efforts, care, and security. |
|---|
| Kata kunci | Barang Bukti Lekas Rusak, Penyitaan, Perlindungan |
|---|
| Pembimbing 1 | Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 2 | Alef Musyahadah Rahmah, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. |
|---|
| Tahun | 2020 |
|---|
| Jumlah Halaman | 22 |
|---|
| Tgl. Entri | 2020-08-14 10:08:01.947405 |
|---|