Artikel Ilmiah : E1A016228 a.n. ANINDITA AYUDIYA PARAMITHA
| NIM | E1A016228 |
|---|---|
| Namamhs | ANINDITA AYUDIYA PARAMITHA |
| Judul Artikel | TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI ( Suatu kajian sengketa perjanjian sewa beli dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pdt/2019) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Perjanjian sewa beli adalah perjanjian tidak bernama yang merupakan gabungan antara perjanjian sewa menyewa dan perjanjian jual beli, di mana si pembeli sewa tidak langsung menjadi pemilik, namun hanya mempunyai hak pakai terhadap objek sewa beli. Hak kepemilikannya baru beralih ketika melunasi angsuran terakhir. Dalam perjanjian sewa beli apabila penjual sewa telah menerima uang pelunasan atas objek sewa beli dari pembeli sewa, maka ia berkewajiban untuk menyerahkan objek sewa beli kepada pembeli sewa. Jika objek sewa beli merupakan benda tidak bergerak maka diharuskan adanya penyerahan secara yuridis melalui akta otentik, tidak cukup hanya dengan penyerahan nyata. Apabila pihak penjual sewa tidak mau melakukan penyerahan yuridis meskipun pembeli sewa telah melakukan kewajibannya maka penjual sewa dapat digugat dengan gugatan wanprestasi. Kasus berkaitan dengan latar belakang di atas salah satunya terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K /Pdt/ 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan gugatan wanprestasi, dan menganalisis tuntutan ganti kerugian wanprestasi yang dituntut oleh Penggugat. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis diperoleh simpulan bahwa perbuatan Tergugat sebagai penjual sewa adalah wanprestasi yaitu tidak memenuhi prestasi secara sempurna dengan tidak mau menandatangani akta jual beli sebagai rangkaian perbuatan secara yuridis atau proses balik nama atas nama Penggugat meskipun Penggugat menempati objek sewa beli tersebut, sehingga dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi sudah benar, sedangkan tuntutan ganti kerugian yang dituntut Penggugat sebagai akibat wanprestasi adalah kabur/tidak jelas karena tidak memenuhi unsur-unsur ganti kerugian sebagaimana ketentuan Pasal 1243 jo 1246 K.U. H. Perdata. Tuntutan ganti kerugian pihak Penggugat lebih mengarah ke uang paksa. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The lease-purchase agreement is an innominat contract, a combination between the lease agreement and sale-purchase agreement, lease seller does not directly become the owner, but only has the right to use title. The right of ownership is shifted when paying off the last installments. In the lease-purchase agreement, if the lease seller has received the settlement funds of a lease-purchase object from the lease buyer, they are obliged to give the lease-purchase object to the lease buyer. If the lease-purchase object is immovable assets, it is required a juridical handover through the authentic deed. It is not enough just by real handover. If the lease seller parties do not want to do the juridical handover though the lease buyer has done their obligation, the lease seller can be sued with default suit. One of the cases related to the background above is contained in Supreme Court Decree Number 931 K /Pdt/ 2019. This study aims to discover the Judge's legal considerations in deciding the default and analyzing the default compensation suit sued by the plaintiff. This study uses the normative juridical method with an analytical descriptive of research specifications. Based on the analysis can be concluded that the defendant's action as the lease seller is a default, which does not fulfill the performance perfectly by do not want to sign on the Notarial Sale, & Purchase Agreement as a series of juridical actions or the title transfer of the Plaintif’sf even though the Plaintiff’s occupies the lease-purchase object, thus, the Judge's basis of considerations in deciding the default case is correct, The compensation demanded by the Plaintiff's as a result of default is vague / unclear because it does not fulfill the elements of compensation in the provisions of Article 1243 jo 1246 of the civil code. The Plaintiff's claim for compensation is more towards dwangsom. |
| Kata kunci | Perjanjian Sewa Beli, Penyerahan, Wanprestasi. |
| Pembimbing 1 | Prof. Hj. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D. |
| Pembimbing 2 | Bambang Heryanto, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Nur Wakhid, S.H., M.H. |
| Tahun | 2020 |
| Jumlah Halaman | 15 |
| Tgl. Entri | 2020-08-12 14:58:51.003004 |