| NIM | E1A016118 |
|---|
| Namamhs | MUSA KRISNAPUTRA |
|---|
| Judul Artikel | PERADILAN IN ABSENTIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPALA DESA (TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR : 54/PID.SUS-TPK/2019/PN SURABAYA) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tindak Pidana Korupsi termasuk kejahatan berdaya rusak luar biasa Extraordinary Crime yang terjadi secara sistematis dan meluas sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Kendala dalam pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya adalah banyaknya pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dari jerat hukum sehingga dapat mempersulit proses peradilan tindak pidana korupsi. Ketidakhadiran terdakwa dipersidangan pada perkara tindak pidana korupsi mengakibatkan terganggunya proses penanganan perkara pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan spesifikasi penelitian penemuan hukum in concreto. Berkaitan dengan ketidakhadiran terdakwa sesuai masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu pembuktian dalam peradilan in absentia dan putusan hakim No.54/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby sesuai tujuan UU Tindak Pidana Korupsi dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara. Terkait pembuktian Sesuai yang diatur pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) mengatur tentang peluang dilakukannya pemeriksaan dalam persidangan perkara korupsi tanpa kehadiran terdakwa (peradilan in absentia) dengan maksud untuk menyelamatkan kekayaan negara. Peradilan in absentia merupakan pengecualian yang diatur oleh KUHAP, tetapi dalam pelaksanaannya harus berdasarkan KUHAP terutama berkaitan dengan tata cara pemanggilan yang sah. Hasil penelitian menunjukkan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setelah melalui pembuktian yang dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa (in absentia). Hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa yang dilaksanakan secara in absentia telah menerapkan asas lex specialis derogate legi generali dengan mengacu ketentuan Pasal 38 UU Tipikor dan asas minimum pembuktian sesuai Pasal 183 Kitab Hukum Acara pidana (KUHAP) meskipun peradilan in absentia pengecualian yang diatur dalam ketentuan umum yaitu KUHAP. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah mencerminkan spirit dari peradilan in absentia dan sesuai tujuan dari UU Tindak Pidana Korupsi yang salah satunya adalah menyelamatkan kekayaan negara.
|
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Criminal Acts of Corruption, including an extraordinary crimes which occur systematically and extensively, so that the eradication must be carried out in unusual ways. One of the obstacles in eradicating corruption one of it is the number of corruption perpetrators who escaped from the snares of the law so that it can make difficult the process of criminal justice of corruption. The absence of the defendant in court in a corruption case resulted in state losses that could not be executed and the disruption of the case handling process. The method used in this study is a normative juridical approach to the legislation and research specifications, namely the discovery of law in concreto. In connection with the absence of the defendant according to the problem examined in this study, that is proof in the in absentia justice and justice given in the judge's decision with case Num.54 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN.Sby. In accordance with Section 38 of Law Number 20 of 2001 about Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption (TPK Law) regulates the opportunity for examination in a corruption case trial without the presence of the defendant (judicial in absentia) with intent to save the country's wealth. On the other hand, the trial in absentia is faced with the principle of the presence of the defendant as regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP). In absentia justice is an exception regulated by the Criminal Procedure Code, but in practice it must be based on the Criminal Procedure Code, especially with regard to legal procedures for summons. The results showed that the defendant was proven to have violated Section 2 of Law Number 31 of 1999 about Eradication of Corruption Crimes after going through evidence that was carried out without the presence of the accused (in absentia). The judge in proving the guilty of the defendant who in absentia has applied the lex specialis derogate legi generali principle and the minimum principle of proof in accordance with the criminal procedure code although the in absentia court exceptions are regulated in the general provisions of the KUHAP. The verdict handed down by the judge reflects the spirit of the judiciary in absentia and is in accordance with the objectives of the Corruption Crime Law, one of which is to save the country's wealth.
|
|---|
| Kata kunci | Tindak Pidana Korupsi,Peradilan in absentia, Pengembalian Aset |
|---|
| Pembimbing 1 | SANYOTO, S.H., M.HUM. |
|---|
| Pembimbing 2 | NURANI AJENG TRI UTAMI, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | PROF.DR. HIBNU NUGROHO, S.H., M.H. |
|---|
| Tahun | 2020 |
|---|
| Jumlah Halaman | 20 |
|---|
| Tgl. Entri | 2020-08-12 10:16:49.324904 |
|---|