Artikel Ilmiah : F1D015058 a.n. MAHREZA SAPUTRA
| NIM | F1D015058 |
|---|---|
| Namamhs | MAHREZA SAPUTRA |
| Judul Artikel | Proses Agenda Setting Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Waktu Operasional Truk Barang Golongan I-V Pada Ruas Jalan Kabupaten Tangerang |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini berjudul “Proses Agenda Setting Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Waktu Operasional Truk Barang Golongan I-V Pada Ruas Jalan di Kabupaten Tangerang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan proses agenda setting dalam kebijakan pembatasan jam operasional truk di Kabupaten Tangerang, dan menjelaskan siapakah aktor dominan dalam proses agenda setting kebijakan pembatasan jam operasional truk di Kabupaten Tangerang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data di peroleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis menggunakan metode analisis model interaktif Miles dan Huberman. Maka untuk menjamin validitas data penelitian ini menggunakan teknik tringulasi data. Hasil Penelitian ini menunjukan kebijakan pembatasan jam operasional truk yang dilakukan oleh pemerintah menimbulkan banyak spekulasi yang terjadi pada saat di terapkan. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang nyatanya tidak berjalan dengan mudah dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tangerang membuat kebijakan tersebut atas permasalahan yang terjadi akibat dampak dari truk bertonase besar yang kerap melintas di jalan Kabupaten Tangerang. Masalah yang timbul berawal dari identifikasi masalah seperti terjadi di ruas jalan Kabupaten Tangerang sering terjadi kecelakaan maupun kemacetan akibat truk besar tersebut. Pada tahap definisi masalah Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2018 untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi, Dinas perhubungan sebagai pelaksana teknis tersebut mengalami hambatan seperti kekurangan personil yang dibutuhkan, serta keterbatasan lokasi untuk memarkir kendaraan yang ditilang. Peran DPRD Kabupaten Tangerang tidak terlalu signifikan dalam regulasi pembatasan jam operasional truk sehingga kurangnya implementasi maupun evaluasi dalam kebijakan tersebut. DPRD menyerahkan kewenangan ini kepada pelaksana teknis kebijakan yang di dominasi oleh Bupati Kabupaten Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. Mobilisasi dukungan dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Tangerang melalui per-kecamatan yang terkait tujuannya mendorong pemerintah agar permasalahan yang terjadi akibat truk besar menjadi prioritas dalam agenda setting kebijakan. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat yang sesuai bidangnya berperan menciptakan suasana yang kondusif dan menjaga stabilitas sosial serta mengawasi kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan demi kepentingan publik. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This study is entitled "The Regulatory Process of Regulating Regulations Number 47 Year 2018 Concerning the Limitation of Operating Time for Goods Group I-V on Section Roads in Tangerang Regency". The purpose of this study is to study and explain the agenda setting process in the truck operating hours policy policy in Tangerang Regency, and explain who are the dominant actors in the agenda for setting the truck operating hours policy in Tangerang Regency. The research method used in this study is a qualitative method with a case study approach. Data obtained from the results of observations, interviews, and documentation. The analysis uses the interactive model analysis method of Miles and Huberman. So to guarantee the validity of the data this study uses data triangulation techniques. The results of this study indicate that the existence of the truck operating hours policy carried out by the government raises a lot of speculation that occurs when applied. The policy made by the Tangerang Regency Government actually did not run easily and was not in line with the expectations of the community. The Tangerang Regency Government made a policy regarding problems that occur because of the presence of large tonnage trucks that often cross the Tangerang Regency road. Problems that arise starting from the problems that occur in the Tangerang Regency road lane often occur accidents and congestion due to large trucks. In resolving these problems, the Tangerang Regency Government regulates Bupati Regulations No. 47 of 2018 to minimize problems that occur, but this requirement has a negative impact on large tonnage truck drivers. This is a consideration because this is a factor that causes conflict between truck drivers and the people of Tangerang Regency and also the Tangerang Regency Government. This is the reason why there are no restrictions issued by the security forces and the Tangerang District Government. The Transportation Office as a technical implementer is needed as a barrier that is needed, as well as putting a location to park the ticketed vehicle. The role of the Tangerang Regency DPRD is not too significant in managing the operating hours of Tangerang Regency DPRD member Ahmad Zaki Iskandar. Mobilization of support was carried out by the people of Tangerang Regency through the related sub-districts which encouraged the government to consider large trucks as a priority in the policy-setting agenda. The role of non-governmental organizations and community organizations in their respective fields creates conducive comfort and social protection and development policies or programs in accordance with the interests of the community. |
| Kata kunci | Agenda Setting, Kebijakan Publik, Regulas |
| Pembimbing 1 | Drs. Solahuddin Kusumanegara, M.Si. |
| Pembimbing 2 | Oktafiani catur Pratiwi, S.IP, M.A. |
| Pembimbing 3 | Drs. Syah Firdaus, M.Si. |
| Tahun | 2020 |
| Jumlah Halaman | 34 |
| Tgl. Entri | 2020-08-11 07:38:12.14328 |