Artikel Ilmiah : E1A016006 a.n. FITRIA ERRINANDINI SUBANDI
| NIM | E1A016006 |
|---|---|
| Namamhs | FITRIA ERRINANDINI SUBANDI |
| Judul Artikel | KEBIJAKAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) TERHADAP PENGUATAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberlakukan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diharapkan dapat menjadi identitas bagi anak. Kebijakan KIA didasari oleh tiga regulasi inti, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Permasalahan skripsi ini tentang kebijakan pembuatan KIA dan apakah kebijakan pembuatan KIA dapat memberikan penguatan perlindungan hukum atas anak di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan situs-situs internet. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan kebijakan pembuatan KIA di Indonesia memiliki dasar pertimbangan yang dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek sosiologis. Tujuan KIA adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Hak-hak yang didapatkan anak sebagai pemegang kartu identitas anak belum menunjukkan adanya penguatan perlindungan hukum bagi anak. KIA hanya memenuhi indikator sarana perlindungan preventif. Hal itu disebabkan, hak-hak tersebut telah diatur dibeberapa konvensi yang telah diratifikasi. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT Central government is enforcing Identity Card of the Child (KIA) through Ministry of Home Affairs and hoping it can be an identity for children. Policy of Identity Card of the Child (KIA) based on three core regulation, such as Law Number 24 of 2013 about Population Administration, Law Number 35 of 2014 about Child Protection, Regulation of the Minister of Internal Affairs Number 2 of 2016 about Identity Card of the Child (KIA). A problem in this thesis is about a policy of making Identity Card of the Child (KIA) and do the policy of making Identity Card of the Child (KIA) could strengthen the legal protection regarding children in Indonesia. This research is using juridical normative with an approach of law and analysis. The substance of law that this research is using are secondary substance of law such as legislation, literatures, and internet websites. The outcome of this thesis shown that the policy of making Identity Card of the Child (KIA) in Indonesia have basic consideration that can be seen through three aspects such as philosophy, juridical, and sociological. The purpose of Identity Card of the Child (KIA) is intensifying data collection, protection, and fulfilling constitutional rights of citizens. The rights that children got as a holder of Identity Card of the Child (KIA) is shown that there is not yet any strengthen of legal protection regarding a child. Identity Card of the Child (KIA) is just for the indicator of preventive protection. This case is caused by the rights is have been regulated in some of conventions that have been ratified. |
| Kata kunci | Kata kunci: Kebijakan, Kartu Identitas Anak (KIA), Perlindungan Hukum |
| Pembimbing 1 | Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, S.H., M.M., M.H. |
| Pembimbing 2 | Dr. Kadar Pamuji, S.H, M.H. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2020 |
| Jumlah Halaman | 22 |
| Tgl. Entri | 2020-08-08 21:11:34.874284 |