Artikel Ilmiah : E1A016158 a.n. NURSHOIM RAMADHAN PUTRA
| NIM | E1A016158 |
|---|---|
| Namamhs | NURSHOIM RAMADHAN PUTRA |
| Judul Artikel | SANKSI PIDANA TERHADAP AYAH KANDUNG SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK KANDUNGNYA YANG MASIH DIBAWAH UMUR (TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKO NOMOR 10/PID.SUS/2018/PN.BKO) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tindak pidana kesusilaan terhadap anak merupakan perbuatan yang sangat memprihatinkan karena setiap anak sewajarnya haruslah mendapatkan perhatian dan perlindungan dari orang tua ataupun orang yang dianggap dituakan, karena setiap anak biasanya masih terlalu polos dan penurut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi bagi ayah yang melakukan kejahatan kesusilaan terhadap anak kandungnya, yaitu antara Wardi Bin Zar’I dengan Vallerya Kimberly Binti Wardi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 10/Pid.Sus/2018 PN.Bko dan untuk mengetahui mengenai putusan majelis hakim dalam kasus ini sudahkah memenuhi unsur keadilan dalam penjatuhan sanksinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan metode pendekatan berdasarkan putusan dan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode teks naratif. Data sekunder yang telah terkumpul disajikan secara deskriptif, serta dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil dalam penerapan sanksi dan unsur keadilan pada Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 10/Pid.Sus/2018 PN.Bko. Majelis hakim dalam putusannya menggunakan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, namun rumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 telah direvisi dalam Undang-Undang 17 Tahun 2016 yang memberikan sanksi pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, menurut teori gabungan penjatuhan sanksi selain untuk membalas kesalahan dari pelaku juga ditujukan untuk melindungi masyarakat, dan sebagai upaya prevensi, oleh karena itu majelis hakim seharunya memberikan pidana tambahan kepada pelaku. untuk melindungi masyarakat dan sebagai upaya prevensi. Unsur keadilan pada putusan majelis hakim telah terpenuhi dengan penjatuhan pidana pokok berupa penjara dan denda kepada pelaku. Pihak saksi korban dan pihak terdakwa selama proses persidangan mendapatkan haknya untuk dapat saling mengemukakan pendapatnya sesuai dengan Pasal 52 KUHAP dan Pasal 5 ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The crime of decency against children is a very alarming crime because every child necessarily needs to get the attention and protection of parents or people who are considered elders, because every child is usually still too innocent and obedient. This study aims to find out how sanctions for a father who commit criminal offenses against his biological children, namely between Wardi Bin Zar'I and Valerya Kimberly Binti Wardi in Bangko District Court Judgement Number 10 / Pid.Sus / 2018 PN.Bko and to discover whether the judge had made a decision which fulfilled the element of justice regarding his sanction. The method used in this research is the normative juridical method which is qualitative based on court judgement and legislation approach. The type of data used is secondary data. The data processing method used is the narrative text method. Secondary data that had been collected is presented descriptively, and analyzed using qualitative analysis. Based on the research of results, obtained results in the application of sanctions and elements of justice in Bangko District Court Decision Number 10 / Pid.Sus / 2018 PN.Bko. The panel of judges used the Child Protection Act No. 35 of 2014 in their decision, but the formulation of sanctions in Act No. 35 of 2014 had been revised in Act No. 17 of 2016, which provides additional sanctions in the form of announcements of the perpetrator’s identity, according to the combined theory of imposition of sanction in addition to repaying the offence of the perpetrators, it is also intended to protect the public, and as an effort of prevention. Therefore, the panel of judges should impose additional sanction to the perpetrator to protect the community and as a preventive effort. The element of justice in the judicial judgement of the judges had been fulfilled with the imposition of basic sanction in the form of imprisonment and fine to the perpetrators. Victim witnesses and defendants on the judge process got their rights to be able for express their opinions in accordance with Article 52 of the Criminal Procedure Code and Article 5 paragraph (1) Letter C of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection Witness and Victim. |
| Kata kunci | Tindak Pidana, Pencabulan, Perlindungan Anak |
| Pembimbing 1 | Dr. Dwi Hapsari Retnaningrum, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Haryanto Dwiatmodjo, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2020 |
| Jumlah Halaman | 20 |
| Tgl. Entri | 2020-07-29 09:32:06.539747 |