Artikel Ilmiah : E1A015053 a.n. BINTANG PARASHTHEO

Kembali Update Delete

NIME1A015053
NamamhsBINTANG PARASHTHEO
Judul ArtikelKEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA (STUDI KOMPARASI PUTUSAN NOMOR: 2/G/LH/2018/PTUN.DPS. DAN NOMOR: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN)
Abstrak (Bhs. Indonesia)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan kepentingan organisasi lingkungan hidup dalam sengketa tata usaha negara dan mengetahui pertimbangan hukum hakim yang menolak gugatan organisasi lingkungan hidup Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam sengketa tata usaha negara lingkungan hidup berdasarkan putusan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif. Adapun penyajian data ini disajikan dalam bentuk teks deskriptif naratif yang disusun secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang utuh. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa organisasi lingkungan hidup Indonesia dalam putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.DPS. dan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN yaitu Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pencinta Lingkungan dan Perdamaian (Greenpeace) dan WALHI secara kimulatif memiliki full legal capacity dari organisasi lingkungan hidup sebagai mana termuat dalam Pasal 92 Ayat 3 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), secara konkrit menunjukan peran kedua organisasi lingkungan hidup sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup. Pertimbangan hukum hakim yang menolak gugatan organisasi lingkungan hidup WALHI pada putusan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN berdasar pada Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 92, Pasal 93, Pasal 1 Ayat 32 dan Ayat 25 UUPPLH yang dikaitkan dengan Pasal 3 Ayat 1 Huruf c Anggaran Dasar Yayasan WALHI, terdapat cukup alasan hukum bagi WALHI untuk menyatakan dirinya “merasa dirugikan secara langsung” dengan terbitnya objek sengketa sebagaimana Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU PERATUN.
Abtrak (Bhs. Inggris)This study aims to determine standing and interest of the environmental organization in state administrative disputes and to find out the legal considerations of judges who reject the lawsuit of environmental organizations Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) in environmental state administrative disputes based on decree Number: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN. The research method that used in this study is a normative juridical method with the statutory approach method (Statue Approach). Then the data used in this study is secondary data with data collection through library studies which are then analyzed by qualitative normative analysis methods. The presentation of this data is presented in the form of narrative descriptive texts that are arranged systematically as a unity. Based on the results of the study, it can be concluded that the Indonesian environmental organization based on decree Number: 2/G/LH/2018/PTUN.DPS. and Number: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN, that is Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pencinta Lingkungan dan Perdamaian (Greenpeace) and WALHI has a cumulative full legal capacity of environmental organizations as contained in Article 92 Section 3 of Act Number 32 of 2009 Concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH), concretely shows the role of the two environmental organizations as a support for environmental management. Legal considerations of judges who reject WALHI's environmental organization standing on decree Number: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN based on Article 53 Section 1 of Act Number 5 of 1986 concerning Administrative Court in conjunction with Article 92, Article 93, Article 1 Section 32 and Section 25 UUPPLH related to Article 3 Section 1 Letter c of the Articles of Association of the WALHI Foundation, there are sufficient legal reasons for WALHI to declare itself "feeling directly disadvantaged" by the issuance of the dispute object as Article 53 Section 1 of Act Number 9 of 2004 concerning Amendments of PERATUN’s Act.
Kata kunciKedudukan, Kepentingan, Organisasi Lingkungan Hidup Indonesia, Sengketa Tata Usaha Negara.
Pembimbing 1Dr. Abdul Aziz Nasihhudin S.H., M.M., M.H.
Pembimbing 2Weda Kupita S.H., M.H.
Pembimbing 3Dr.Kartono, S.H., M.H.
Tahun2020
Jumlah Halaman20
Tgl. Entri2020-05-14 15:56:45.149296
Cetak Bukti Unggah
© Universitas Jenderal Soedirman 2026 All rights reserved.