Artikel Ilmiah : E1A014131 a.n. RINDA INDASARI
| NIM | E1A014131 |
|---|---|
| Namamhs | RINDA INDASARI |
| Judul Artikel | PERMASALAHAN YURIDIS MENGENAI PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 65/G/2017/PTUN-PLG) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha yang tidak sesuai dengan prosedur dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dapat menimbulkan kerugian bagi orang dan menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara yang di periksa dalam perkara Nomor:65/G/2017/PTUN-PLG). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penerbitan keputusan Tata Usaha Negara dalam penjatuhan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan surat keputusan objek sengketa dalam perkara Nomor 65/G/2017/PTUN-PLG. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan konsep Legitis Positivis. Penelitian menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan metode pengumpulan bahan hukum secara naratif, menggunakan metode pengolahan bahan hukum secara sistematis logis, serta menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari skripsi in yaitu, pertama : prosedur n Keputusan Tata Usaha Negara dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil dimulai dari pemanggilan, pemeriksaan, dibuat laporan hasil pemeriksaan, penyampaian surat keputusan disiplin, penyamapaian keberatan setelah penjatuhan hukuman disiplin. Kedua : pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan prosedur. Kata kunci : KTUN, Penerbitan, Penjatuhan, Prosedur, Sengketa. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The publishing of regent’s administrative resolution that does not correspond with General Principle of Good Government could cause a damage to a person and administrative dispute that is in the case number: 65/G/2017/PTUN-PLG. The aim of this research is to find out the procedure of publishing an administrative resolution in regards of honorably discharged without own request after the effectuation of Act Number 5 year 2014 about States Civil Servant and to acknowledge the base of Judge consideration in assessing the validity of dispute object in case number: 65/G/2017/PTUN-PLG. The type of this research is normative juridical research, with Legitis Positivis as approaching methods. This research use primary and secondary legal material, which is collected with naratical methods, processed with systematical-logical methods, and also using descriptive-qualitative method as way to analyze. The conclusion from this research is, first: the procedure of regent’s administrative resolution to sentence a disciplinary act of honorably discharged without own permission as a states civil servant begins with the calling, inspection, making the result of inspection, delivering the reports decision, delivering objection of the decision. Second: Judge consideration stated that the regent’s administrative resolution contradicts with the procedure. |
| Kata kunci | KTUN, Penerbitan, Penjatuhan, Prosedur, Sengketa. |
| Pembimbing 1 | SRI HARTINI, SH., MH. |
| Pembimbing 2 | WEDA KUPITA, SH., MH. |
| Pembimbing 3 | Dr. TEDI SUDAJRAT, SH., MH. |
| Tahun | 2020 |
| Jumlah Halaman | 20 |
| Tgl. Entri | 2020-05-14 14:49:17.656 |