Artikel Ilmiah : E1A016242 a.n. MUTHIA TSABITA
| NIM | E1A016242 |
|---|---|
| Namamhs | MUTHIA TSABITA |
| Judul Artikel | PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK (TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI NOMOR 9/Pdt.G/2015/PN.Bkt) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Anak angkat memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam prakteknya, tidak semua anak angkat menjalani kewajiban sebagaimana mestinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan pengangkatan anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Bkt dan bagaimana akibat hukum dari pembatalan pengangkatan anak dalam putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Bkt. Metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analisis, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, metode analisis menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan gugatan pembatalan pengangkatan anak karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai anak dan tidak menghormati Penggugat sebagai orang tua angkatnya. Majelis hakim juga mengabulkan gugatan Penggugat karena pada saat pembatalan pengangkatan anak, Tergugat telah berusia 49 Tahun sehingga tidak akan menjadi masalah bagi Tergugat. Menurut peneliti, hakim dalam memutus kurang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada selain KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Adoption as referred to in Article 1 Paragraph (2) Government Regulation Number 54 Year 2007 is a legal act that transfers a child from the environment of the parents, legal guardian, or other person who is responsible for the care, education and raising of the child, into the environment of adoptive parents’ family. Adopted children have the obligation to respect their parents and obey their good will as regulated in Article 46 Paragraph (1) of Act Number 1 Year 1974 about Marriage. In reality, not all adopted children undergo obligations as they should. The formulation of the problem in this research is how the judge's consideration in granting the cancellation of adoption in the Decision of the Bukittinggi District Court Number 9 / Pdt.G / 2015 / PN.Bkt and how the legal consequences of the cancellation of adoption in the decision of the Bukittinggi District Court Number 9 / Pdt.G /2015/PN.Bkt. The juridical normative approach method, the prescriptive analysis of research specifications, the method of collecting data using literature studies, the method of analysis using qualitative normative methods. The results showed that the panel of judges granted the cancellation of adoption because the Defendant did not carry out his obligations as a child and did not respect the Plaintiff as his adoptive parents. The panel of judges also granted the Plaintiff's claim because at the time of cancellation, the Defendant was 49 years old so that it would not be a problem for the Defendant. According to the researcher, the judge in making the decision paid less attention to the existing legislation beside KUHPerdata and Act Number 1 Year 1974 about Marriage. |
| Kata kunci | pembatalan pengangkatan anak |
| Pembimbing 1 | Dr. Siti Muflichah, S.H., M.H |
| Pembimbing 2 | Haedah Faradz, S.H., M.H |
| Pembimbing 3 | H. Mukhsinun, S.H., M.H |
| Tahun | 2020 |
| Jumlah Halaman | 17 |
| Tgl. Entri | 2020-05-13 11:11:49.631335 |