Artikel Ilmiah : E1A016204 a.n. YOGA PRATAMA ADI
| NIM | E1A016204 |
|---|---|
| Namamhs | YOGA PRATAMA ADI |
| Judul Artikel | PENJATUHAN PIDANA PENJARA DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Salah satu produk aturan pidana diluar kodifikasi yang menganut sistem minimum khusus adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adanya ketentuan ancaman pidana minimum khusus, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara dibawah ancaman minimum khusus. Permasalahnnya dalam perkara tindak pidana narkotika yang diputus oleh Pengadilan Negeri Purwokerto yakni pada perkara Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt, majelis hakim justru menjatuhkan pidana kepada terdakwa dibawah ketentuan ancaman minimum khusus yang telah ditentukan undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan pidana dibawah minimum khusus dalam Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt ditinjau dari teori pembuktian, teori pemidanaan, tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, asas legalitas (Nulla Poena Sina Lege), tujuan dibentuknya undang-undang dan untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt. Dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan Undang – Undang, dan pendekatan kasus, dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis, logis, dan rasional. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana penjara dibawah minimum khusus dalam Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, asas legalitas (Nulla Poena Sina Lege),dan tujuan dibentuknya undang-undang serta majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dibawah minimum khusus tidak memberikan pertimbangan yang cukup, sehingga pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt dapat dikategorikan sebagai putusan yang kurang cukup pertimbangan hukum (Onvoldoende Gemotiveerd). |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | One of the criminal code products outside the codification that adheres to a special jurisdiction is constitution number 22 of 1997 concerning narcotics as amanded by contitution number 35 of 2009 concerning narcotics. The provision of special minimum criminal threats the judge may not impose imprisonment under the special minimum threat. In this criminal problem which is decided by the Purwokerto District Court on decision number: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt, the panel of judges has convicted the defendant under the provisions of the special minimum threat that has been determined by law. The aim of this research is determine the criminal prosecution below the special minimum in Decision Number: 220 / Pid.Sus / 2017 / PN Pwt in terms of proof theory, idling theory, the purpose of Law Number 35 Year 2009, the principle of legality (Nulla Poena Sina Lege) , the purpose of legislation and to find out legal considerations in the Decision Number: 220 / Pid.Sus / 2017 / PN Pwt. In this legal research using the Law approach, and the case approach, with prescriptive research specifications. In this study the legal materials used consisted of primary legal materials and secondary legal materials. The analyzed legal material is presented in the form of a systematic, logical and rational description. Of the research on the results of the study, it can be concluded that the imprisonment below the specific minimum in Decision Number: 220 / Pid.Sus / 2017 / PN Pwt is contrary to the objectives of Law Number 35 Year 2009, the principle of legality (Nulla Poena Sina Lege), the purpose of legislation, and the panel of judges in imposing imprisonment below the specific minimum does not provide enough consideration so that legal considerations in Decision Number: 220 / Pid.Sus / 2017 / PN Pwt can be categorized as decisions that lack sufficient legal considerations (Onvoldoende Gemotiveerd ). |
| Kata kunci | Penjatuhan pidana penjara dibawah minimum khusus, teori pembuktian, dan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. |
| Pembimbing 1 | Sanyoto, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H |
| Tahun | 2020 |
| Jumlah Halaman | 18 |
| Tgl. Entri | 2020-04-14 10:57:05.488425 |