Artikel Ilmiah : E1A013283 a.n. DIMAS EKO PRASETYO
| NIM | E1A013283 |
|---|---|
| Namamhs | DIMAS EKO PRASETYO |
| Judul Artikel | GUGAT CERAI (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG NOMOR :044/PTA/BANDUNG/2018 |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | CERAI GUGAT (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 044/PTA/BANDUNG/2018) Oleh : DIMAS EKO PRASETYO E1A013283 ABSTRAK Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri, dari beberapa kasus yang ada salah satunya terjadi di Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor:044/PTA/BANDUNG/2018 Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai karena tidak terpenuhi hak istri terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 044/PTA/BANDUNG/2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analitis, teknik pengumpulan data dan studi kepustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan di analisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan gugat cerai karena Hakim tidak memutuskan secara benar terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 044/PTA/BANDUNG/2018 pertimbangan Hukum Hakim kurang lengkap, Hakim hanya mempertimbangkan Pasal 123 HIR juncto Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 76 Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubhana kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ,Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ,Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam putusan tersebut Hakim sebaiknya mengaitkan juga Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada Pengadilan.”dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | DIVORCE (Review of Yuridis Supreme Court ruling of Bandung Religion No. 044/PTA/BANDUNG/2018) By: DIMAS EKO PRASETYO E1A013283 Abstract Divorce is a disconnection between husband and wife, of some cases one of which occurs in the High Court of religion of Bandung number: 044/PTA/BANDUNG/2018 The problem in this study is the consideration of the law of the judge in deciding the lawsuit for divorce because of unfulfilled rights of the wife to the verdict of the High Court of religion Bandung number: 044/PTA/BANDUNG/2018. The methods used in this study are normative juridical, analytical prescriptive research specifications, data collection techniques and literature studies with inventory, the collected data is then presented in narrative text form and in qualitative normative analysis. Based on the results of the study and the discussion can be deduced in divorce because the judge did not decide correctly against the verdict of the High Court of religion Bandung number 044/PTA/BANDUNG/2018 Consideration of the law of judges is lacking judges only consider article 123 HIR juncto Article 1 paragraph (1) and paragraph (2), Act No. 18 year 2003, article 19 letter (F) Government Regulation Number 9 year 1975 Act No. 1 year 1974 Juncto article 116 Letter (f) Compilation of Islamic Law Article 5 Act No. 23 Year 2004, article 7 paragraph (1) of Law number 20 year 1947, article 76 Act number 7 year 1989, which has been amended by Law No. 3 of 2006 and the second Perubhana of Law No. 50 year 2009, Article 33 Act No. 1 year 1974, article 77 paragraph (2) of the compilation of Islamic law, Article 58 paragraph (1) of the compilation of Islamic Law Article 39 paragraph (2) of Law No. 1 year 1974 concerning marriage juncto article 19 letter (F) Government Regulation number 9 year 1975. In the ruling, the judge should also associate article 34 paragraph (3) of the marriage law mentioning that "if a husband or wife neglect his or her duty, each may submit a levy to the tribunal." and Perma number 1 year 2016 on the mediation procedure. |
| Kata kunci | Keywords: divorce, unfulfilled rights of wife |
| Pembimbing 1 | Dr.Hj.SITI MUFLICHAH,SH.,MH |
| Pembimbing 2 | HAEDAH FARADZ,SH.,MH |
| Pembimbing 3 | SARSITI,SH.,MH |
| Tahun | 2020 |
| Jumlah Halaman | 15 |
| Tgl. Entri | 2020-02-12 08:39:21.677467 |