| NIM | F1D014024 |
| Namamhs | HUTOMO FILDAN SAPUTRO |
| Judul Artikel | RELASI LEMBAGA ADAT BONOKELING DAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DI DESA PEKUNCEN KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Artikel hasil penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan mengenai bagaimana relasi lembaga adat Bonokeling dan pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan Desa Pekuncen di Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas; mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor kontekstual yang mendukung dan menghambat relasi lembaga adat Bonokeling dan pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan Desa Pekuncen di Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus dalam bingkai perspektif strukturalis dan paradigm kontruktivisme, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa, pertama, hubungan kekuasaan antara pemerintah Desa Pekuncen dengan Lembaga Adat Bonokeling terbentuk dari hasil kegiatan pilot project tentang pelestarian adat dan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Banyumas. Pola hubungan tersebut menghasilkan pola hubungan yang setara, di mana Pemerintah Desa Pekuncen dan Lembaga Adat Bonokeling saling bekerja sama dalam pengelolaan pemerintahan di sektor peningkatan pendapatan dan kebudayaan yang berupa: pelatihan kelompok tani, pembuatan lumbung desa, pengembangan kelompok usaha kecil, pembinaan pokmas adat, pembinaan kesenian. Kedua, ada dinamika relasi kuasa yang terbentuk dalam kontestasi pemilihan kepala desa di Desa Pekuncen. Ketiga, kekuasaan pemimpin adat lebih tinggi dari pada pemerintah desa di wilayah adatnya. Oleh karena itu, pemerintah desa memerlukan legitimasi dari pemimpin adat dalam pembangunan desa di mana yang menggunakan sumber daya di sekitar lingkungan adat tersebut. Dalam hal ini, nilai budaya masyarakat Bonokeling merupakan faktor yang mendukung untuk kemitraan antara pemerintah desa dan lembaga adat dalam hubungan yang setara. Sedangkan faktor yang menghambat relasi Lembaga Adat Bonokeling dan Pemerintah Desa Pekuncen adalah pandangan hidup tradisional masyarakat adat Bonokeling yang khawatir akan kehilangan nilai-nilai leluhur apabila wilayah adat dijadikan sebagai lokasi wisata budaya.
|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The research article aims to understand and describe how the relationship between Bonokeling customary institutions and village government in the management of the Government of Pekuncen village in Jatilawang district of Banyumas District; Know and explain the contextual factors that support and inhibit the relationship of Bonokeling indigenous institutions and the village government in the management of the Government of Pekuncen village in Jatilawang district of Banyumas. Using qualitative methods and case-study approaches in the frame of structural perspectives and paradigm of contractivism, the results of the study revealed that, firstly, the power relationship between the government of Pekuncen village and indigenous institutions Bonokeling was formed by the results of the pilot project on the preservation of indigenous and socio-cultural communities in Banyumas District. The pattern of the relationship results in a pattern of equal relationship, in which the Government of Pekuncen village and Bonokeling Adat Institute cooperate together in the management of government in the sector of increasing income and culture in the form of: Group training Farmers, the manufacture of village barns, development of small business groups, construction of traditional pokmas, art coaching. Secondly, there is the dynamics of power relations formed in the contestation of village head elections in Pekuncen village. Third, the power of the customary leader is higher than the village government in its customary territory. Therefore, the village government needs the legitimacy of the indigenous leaders in the development of the village where it uses resources around the customary environment. In this respect, the cultural value of the Bonokeling community is a supportive factor for partnerships between village governments and indigenous institutions in equal relationships. Meanwhile, the factor that inhibits the relationship between Bonokeling Adat Institute and Pekuncen Village Government is the traditional life view of Bonokeling people who are worried about losing ancestral values when indigenous territories are used as locations Cultural tourism.
|
| Kata kunci | relasi, lembaga adat, pemerintah desa, Bonokeling |
| Pembimbing 1 | Drs. Bambang Suswanto M.Si |
| Pembimbing 2 | Triana Ahdiati M.Si |
| Pembimbing 3 | Ahmad Rofik, S.Sos., M.A. |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 23 |
| Tgl. Entri | 2019-11-18 11:14:34.912432 |
|---|