Artikel Ilmiah : F1D015051 a.n. ARUM GALIH PRATIWI
| NIM | F1D015051 |
|---|---|
| Namamhs | ARUM GALIH PRATIWI |
| Judul Artikel | DEMOKRASI PROSEDURAL DALAM PELAKSANAAN PILKADES: STUDI KASUS PENCALONAN SUAMI-ISTERI DALAM PILKADES SERENTAK DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Artikel hasil penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan demokrasi di desa dalam kasus pencalonan suami-isteri pada pilkades serentak di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017, serta menjelaskan fenomena yang memengaruhi berkembangnya pencalonan tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan komparatif dalam bingkai perspektif strukturalis dan paradigma non-positivisme, hasil penelitian ini menggungkapkan bahwa pelaksanaan pilkades ternyata tidak serta merta melahirkan demokrasi di desa seperti yang diharapkan. Justru pilkades melahirkan oligharki kekuasaan elit, yaitu penguasaan oleh segelintir orang yang memanfaatkan celah pilkades untuk merebut kekuasaan sehingga tidak menumbuhkan oposisi akibat pelemahan yang dilakukan oleh elit. Problem relasi sosial juga lahir pada saat pelaksanaan pilkades yaitu kohesivitas kekeluargaan, pertemanan dan ketetanggan bisa pecah akibat dari proses pilkades. Penyelenggaraan pilkades yang demokratis juga tidak akan tercapai jika corak masyarakatnya bersifat klientilistik, artinya orientasi masyarakat dalam memilih juga dipengaruhi oleh politik uang yang dianggapnya sebagai bentuk transaksi atas kepedulian kades (patron) terhadap pemilihnya (client). Selain itu, penelitian ini juga menemukan fenomena yang memengaruhi pencalonan suami-isteri adalah akibat dari diterapkannya Permendagri No.112 tahun 2014. Peraturan tersebut pada intinya melarang skema pencalonan tunggal dalam pilkades dengan membatasi minimal calon yang ditentukan adalah 2 dan maksimal 5. Dapat dipahami bahwa aturan tersebut pada dasarnya adalah untuk menjaga iklim kontestasi politik di tingkat desa agar lebih kompetitif dalam menjaring kandidat terbaik diantara pilihan kandidat yang lain. Namun, aturan tersebut nyatanya memiliki celah yang disalahartikan sekedar memenuhi aspek kuantitas saja, tanpa menumbuhkan iklim kompetisi. Padahal untuk menilai kualitas demokrasi secara prosedural dapat dilihat melalui dua aspek yaitu, tingkat kontestasi dan tingkat partisipasi. Kata kunci: Demokrasi Prosedural, Pencalonan Suami-Isteri, Pilkades Serentak. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This article aims to explain the democracy in the village in the case of the candidacy of husband and wife in the election of concurrent village head in Banjarnegara district in 2017, as well as explaining the phenomenon affecting the development of candidacy The. Using qualitative methods and comparative approaches in structural perspective frames and non-positivism paradigms, the results of the study reveal that the implementation of village head elections did not necessarily give birth Democracy in the village as expected. Thus the election of village head gave birth to the elite power Oligharki, which is mastery by a handful of people who utilize the gap of village head elections to seize power so as not to cultivate the opposition due to the weakening made by the elite. The Problem of social relations was also born during the implementation of the village head, which is the cohesivity of the family, friendship and unwillingness can be broken from the process of selecting the village head. The implementation of the Democratic village head election will also not be achieved if the community pattern is clientilistic, meaning that the orientation of the community in choosing is also influenced by the political money he considers as a form of transactions on (patron) of the village head. In addition, the study also found a phenomenon affecting the candidacy of husbands and wives was the result of the issuance of Permendagri No. 112 in 2014. The regulation essentially prohibits a single candidacy scheme in the selection of village heads by limiting the minimum of the prescribed candidates to 2 and a maximum of 5. It is understandable that the rules are essentially to keep the climate of political contestation at the village level to be more competitive in the capture of the best candidates among other candidate options. However, the rules are in fact a gap that is misinterpreted just to meet the aspect of the quantity alone, without growing the competition climate. Whereas to assess the quality of procedural democracy can be seen through two aspects namely, the level of contestation and participation rate. Keywords: Procedural Democracy, Husband and wife candidacy, Simultaneous selection of village heads. |
| Kata kunci | Demokrasi Prosedural, Pencalonan Suami-Isteri, Pilkades Serentak. |
| Pembimbing 1 | Drs. Syah Firdaus, M.Si. |
| Pembimbing 2 | Bowo Sugiarto, S.IP., M.Si. |
| Pembimbing 3 | Indaru Setyo Nurprojo., S.IP,MA |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 30 |
| Tgl. Entri | 2019-11-14 21:24:57.339289 |