Artikel Ilmiah : E1A013296 a.n. RADITYO BINTANG NUSWANTORO
| NIM | E1A013296 |
|---|---|
| Namamhs | RADITYO BINTANG NUSWANTORO |
| Judul Artikel | PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA PERUSAHAAN AIR MINUM PT. AETRA AIR JAKARTA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN BPSK PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 007/A/BPSK-DKI/IV/2018 |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pada prakteknya konsumen masih berada dalam posisi yang selalu dirugikan oleh pelaku usaha walaupun sudah dilindungi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sudah seharusnya konsumen dilindungi hak-haknya dan tidak dirugikan. Dalam Putusan BPSK Provinsi DKI Jakarta Nomor 007/A/BPSK-DKI/IV/2018 bahwa konsumen merasa dirugikan untuk membayar tagihan yang membengkak sebesar Rp. 20.656.445,00. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen jasa perusahaan air minum PT. Aetra Air Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan BPSK Provinsi DKI Jakarta Nomor 007/A/BPSK-DKI/IV/2018. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum secara yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa Putusan BPSK Provinsi DKI Jakarta Nomor 007/A/BPSK-DKI/IV/2018, undang-undang serta buku-buku. Data yang diperoleh disajikan secara sistematis dan terperinci, dan analisis data dilakukan secara normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data dapat diketahui bahwa Putusan BPSK Provinsi DKI Jakarta Nomor 007/A/BPSK-DKI/IV/2018 belum memberikan perlindungan hukum sepenuhnya kepada konsumen. Konsumen berhak memperoleh informasi atau the right to be informed yang akurat terkait dengan informasi kebocoran pipa air di rumahnya, tetapi dalam kenyataannya pelaku usaha dalam memberikan informasi tersebut mengalami keterlambatan sehingga mengakibatkan tagihan yang membengkak sebesar Rp. 20.656.445,00 yang merugikan konsumen. Hakim memutuskan bahwa konsumen untuk membayar tunggakan air minum kepada pelaku usaha sebesar setengah dari hasil proses mediasi yaitu Rp 7.000.000,00 + Rp 3.000.000,00 dibagi dua menjadi sebesar Rp 5.000.000,00, yang dianggap sudah memenuhi rasa keadilan dan tidak memberatkan konsumen, tetapi sebenarnya masih memberatkan konsumen. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | In practice, consumers are still in a position that has always been disadvantaged by business actors despite being protected by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Consumers should have their rights protected and not harmed. In the Decree of DKI Jakarta Province BPSK Number 007 / A / BPSK-DKI / IV / 2018 that consumers feel disadvantaged to pay billed bills of Rp. 20,656,445.00. This study aims to determine the legal protection of consumers of water service companies PT. Aetra Air Jakarta based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in the Jakarta Provincial BPSK Decision Number 007 / A / BPSK-DKI / IV / 2018. This research uses a juridical normative legal approach method, with descriptive research specifications. In this study the data source used is secondary data in the form of DKI Jakarta Provincial BPSK Decision Number 007 / A / BPSK-DKI / IV / 2018, laws and books. The data obtained are presented systematically and in detail, and data analysis is carried out normatively. Based on the results of research and data analysis it can be seen that the Jakarta Provincial BPSK Decision Number 007 / A / BPSK-DKI / IV / 2018 has not provided full legal protection to consumers. Consumers have the right to obtain accurate or the right to be informed information related to water pipe leakage information in their homes, but in reality business actors in providing such information are experiencing delays, resulting in an inflated bill of Rp. 20,656,445.00 which is detrimental to consumers. The judge ruled that consumers pay arrears for drinking water to business actors amounting to half of the results of the mediation process of Rp. 7,000,000.00 + Rp. 3,000,000.00 divided in half to Rp. 5,000,000.00, which is considered to have fulfilled a sense of justice and not burdensome to consumers, but actually still weighs on consumers. |
| Kata kunci | Perlindungan Hukum, Konsumen, Pelaku Usaha |
| Pembimbing 1 | Suyadi, S.H., M.Hum |
| Pembimbing 2 | Eti Purwiyantiningsih, S.H., M.H |
| Pembimbing 3 | M.I Wiwik Yuni Hastuti, S.H., M.H |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 16 |
| Tgl. Entri | 2019-11-14 12:22:02.332272 |