Artikel Ilmiah : E1A114029 a.n. GISWA ARIANTO
| NIM | E1A114029 |
|---|---|
| Namamhs | GISWA ARIANTO |
| Judul Artikel | TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGATAN KURATOR ATAS PELAKSANAAN LELANG OBJEK JAMINAN KEBENDAAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 03/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2017/PN.NIAGA.SMG |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini bersumber pada Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 03/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN. Niaga Smg. perkara antara Kurator dari debitur PT. MSPI mengajukan gugatan actio pauliana terhadap PT. CIMB Niaga selaku kreditur separatis yang melakukan lelang eksekusi atas objek jaminan kebendaan berupa Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan. Gugatan kurator ditujukan untuk membatalkan eksekusi tersebut dengan dalih eksekusi tersebut tidak sah. Terkait pelaksanaannya, antara kurator dengan kreditur separatis sering terjadi miskomunikasi mengenai hak dan kewajiban mereka. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai kedudukan dan kewenangan kurator dan kreditur separatis dalam kepailitan, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait, yakni Undang-Undang Kepailitan, Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan PT. CIMB Niaga sebagai kreditur separatis yang melaksanakan lelang eksekusi melalui KPKNL telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 27 UUJF, Pasal 21 UUHT, dan Pasal 55, 56, 59 UUK. Oleh karena itu, meskipun Kurator berwenang mengajukan gugatan berdasarkan Actio Pauliana, namun, terhadap lelang eksekusi yang dilakukan oleh kreditur separatis harus dikecualikan, karena undang-undang memberikan hak dan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur separatis. Kata Kunci: Kurator, Kreditur Separatis, Actio Pauliana, Lelang Eksekusi, Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRAK JURIDICAL REVIEW OF CURRATORY LAWS FOR THE AN AUCTION IMPLEMENTATION OF GUARANTEE OBJECTS IN DECISION NUMBER: 03 / PDT. SUS-OTHER LAWS / 2017 / PN.NIAGA.SMG Writen by: Giswa Arianto E1A114029 This research is sourced from Semarang Commercial Court Decision Number: 03 / Pdt.Sus-Other Lawsuit / 2017 / PN. Commerce Smg. the case between the Curator of the debtor of PT. MSPI filed a lawsuit actio pauliana against PT. CIMB Niaga as a separatist creditor who conducts an auction of execution of material security objects in the form of Fiduciary Security and Mortgage Rights. The curator's lawsuit is intended to cancel the execution on the pretext that the execution is invalid. in this case, curators and separatist creditors often miscommunicate their rights and obligations. Therefore, this study discusses the position and authority of curators and separatist creditors in bankruptcy, by referring to the relevant laws and regulations, namely the Bankruptcy Law, Fiduciary Security and Mortgage Rights. The method used in this research is normative juridical with descriptive research specifications. Data sources used are secondary data in the form of laws and regulations, literature relating to the subject matter being investigated. The data collection method was carried out with a literature study and documentary study, the data obtained were presented with narrative texts, and the method of data analysis was carried out in a qualitative normative manner. Based on the results of the study, the position of PT. CIMB Niaga as a separatist creditor carrying out the auction execution through the KPKNL complies with the procedures stipulated in Article 27 UUJF, Article 21 UUHT, and Articles 55, 56, 59 UUK. Therefore, although the Curator has the authority to file a lawsuit based on Actio Pauliana, nonetheless, the auction of executions carried out by separatist creditors must be excluded, because the law gives priority to rights and positions for separatist creditors. |
| Kata kunci | Kurator, Kreditur Separatis, Actio Pauliana, Lelang Eksekusi, Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan. |
| Pembimbing 1 | Eti Purwiyantiningsih, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Budiman Setyo Haryanto, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Unggul Warsiadi, S.H., M.H. |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 19 |
| Tgl. Entri | 2019-11-11 19:02:47.344677 |