Artikel Ilmiah : E1A014258 a.n. TIFFANY HARMELIA
| NIM | E1A014258 |
|---|---|
| Namamhs | TIFFANY HARMELIA |
| Judul Artikel | PEMBATALAN STATUS JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi terhadap putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Status Justice Collaborator yang disematkan kepada seorang tersangka atau terdakwa bahkan terpidana memiliki implikasi besar pada dirinya. Bukan hanya dia dianggap memiliki kemauan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum sehingga pelaku kelas kakap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, juga dianggap memiliki iktikad baik untuk memulihkan kerugian negara. Status tersebut diberikan dalam rangka untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Untuk menjadi justice collaborator, seorang tersangka atau terdakwa harus memiliki keinginan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum, bukan karena dipaksa oleh pihak lain. Bila memilih untuk menjadi justice collaborator dan memenuhi syarat, maka hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa tidak akan dirugikan, justru memperoleh protection, treatment, dan reward. justice collaborator memperoleh sejumlah hak yang tidak diterima oleh pelaku lainnya yang tidak berstatus sebagai justice collaborator. Kasus yang berkaitan dengan latar belakang di atas terdapat dalam Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan Spesifikasi penelitian preskriptif sumber data yang diigunakan adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan legal search, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa senyatanya peran terdakwa sama dominannya dengan pelaku lain yang telah dipidana dalam kasus tersebut maka dari itu terdakwa tidak terpenuhi pada frasa bukan pelaku utama dan Pertimbangan hukum majelis hakim pada pengadilan tingkat banding dalam memutus status Justice Collaborator dalam Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI kurang tepat membatalkan status Justice Collaborator terdakwa. sebagai studi kasus, dalam skripsi ini diteliti perkara kepailitan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The status of Justice Collaborator pinned to a suspect or defendant or even convicted person has big implications on him. Not only was he deemed to have the willingness to cooperate with law enforcement officials so that high-ranking perpetrators could be held to account for criminal responsibility, he was also considered to have good intentions to recover state losses. The status is given in order to uphold human rights in the criminal justice process. To become a justice collaborator, a suspect or defendant must have the desire to cooperate with law enforcement officials, not because they are forced by other parties. If you choose to become a justice collaborator and meet the requirements, then your rights as a suspect or defendant will not be harmed, instead will get protection, treatment, and reward. justice collaborator obtained a number of rights that were not accepted by other actors who were not as justice collaborators. Cases relating to the above background are contained in Decision Number 5 / PID.SUS-TPK / 2018 / PT.DKI. The method used in this study is sociological juridical with prescriptive research specifications of the data source used is secondary data in the form of laws and regulations, the literature relating to the subject matter under study. The method of data collection is done by literature study and legal search, the data obtained is presented with narrative text, and the method of data analysis is carried out in a qualitative normative manner. Based on the results of the study, the results showed that the defendant's role was actually as dominant as other perpetrators who had been convicted in the case and therefore the defendant was not fulfilled in the phrase not the main actor and the legal considerations of the panel of judges at the appellate court in deciding the status of the Justice Collaborator in the Decision Number 5 / PID.SUS-TPK / 2018 / PT.DKI is not right to cancel the defendant's Justice Collaborator status. as a case study, this thesis investigates the bankruptcy case in the Supreme Court Decision Number 5 / PID.SUS-TPK / 2018 / PT.DKI |
| Kata kunci | Pembatalan Status, Justice Collaborator,Tindak Pidana Korupsi |
| Pembimbing 1 | Handri Wirastuti Sawitri, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H. |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 14 |
| Tgl. Entri | 2019-11-11 09:56:35.531348 |