Artikel Ilmiah : E1A015244 a.n. ROSITA SENDI PRIMASELI
| NIM | E1A015244 |
|---|---|
| Namamhs | ROSITA SENDI PRIMASELI |
| Judul Artikel | PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) BAGI MASYARAKAT MISKIN (Studi di Desa Tunjung, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) BAGI MASYARAKAT MISKIN (Studi di Desa Tunjung, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas) Oleh: Rosita Sendi Primaseli E1A015244 Peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan merupakan bagian dari tugas dalam menjalankan pemerintahan, baik pemerintah pusat, daerah, kecamatan bahkan pedesaan. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana diatur di dalam Pasal 78 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Permasalahan skripsi ini tentang bagaimana peranan Pemerintah Desa Tunjung dalam penyaluran dana bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai (BPNT) dan bagaimana kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan penyaluran dana bantuan pangan non tunai. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan dari Pemerintah Desa Tunjung, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas serta kendala yang dihadapi saat penyaluran dana bantuan pangan non tunai tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan analisis (analytical approach). Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis menggunakan normatif kualitatif. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa peranan dari Pemerintah Desa Tunjung, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas dalam penyaluran dana bantuan pangan non tunai dapat dikatakan berjalan sesuai dengan peranan pemerintah desa dalam penyaluran dana bantuan sosial secara non tunai yang diatur di dalam Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran dana Bantuan Sosial Secara Non Tunai dimana di dalamnya menjelaskan peran atau tugas pemerintah desa pada saat penyaluran bantuan pangan non tunai guna menanggulangi masyarakat miskin di wilayah pedesaan dengan kendala yang di alami Pemerintah Desa Tunjung, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas adalah Pemerintah Desa tidak dapat merubah jumlah penerima bantuan karena data yang diperoleh oleh Kementerian Sosial adalah data hasil Survey Penduduk tahun 2015 dan belum dilakukan verifikasi data ulang. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN THE DISTRIBUTION OF DONATION IN THE FORM OF NON-CASH FOOD AID (BPNT) TO THE POOR CITIZENS (A study in Tunjung, Jatilawang, Banyumas) By: Rosita Sendi Primaseli E1A015244 The role of the government in carrying out development is part of the job in running the government, both the central government, local, district, even village. The village development aims to increase citizens’ welfare and the quality of life as well as poverty alleviation by fulfilling basic needs, developing infrastructure of the village, developing the potential of local economy, and utilizing natural resources sustainably as regulated in article 78 paragraph (1) law number 6 of 2014 on Village. The problem of this study is about how the role of village government of Tunjung village in the distribution of social donation in the form of non-cash food aid (BPNT) and what is the obstacles during the distribution.The aim of this study is to know the role of the village government of Tunjung village, Jatilawang, Banyumas and the obstacles during the distribution. This study used juridical-normative method with statute approach and analytical approach. The specification used was descriptive. The data sources used are primary data and secondary data which consisted of primary legal materials and secondary legal materials. The analysis method used normative-qualitative. The result shows that the role of the village government in the distribution of non-cash food aid is already correct according to the role of the village government which is regulated in article 17 presidential decree number 63 of 2017 on the distribution of non-cash social donation which explains about the role and duty of the village government during the donation of non-cash food aid to overcome the poor citizens in rural area. The obstacle that the village government of Tunjung village, Jatilawang, Banyumas must face is the village government is unable to change the numbers of the recipient of donation because the data from social ministry are the survey data from 2015 and there is no re-verification yet. |
| Kata kunci | Pemerintah Desa, Peranan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). |
| Pembimbing 1 | Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Supriyanto, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, S.H., M.M., M.H. |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 20 |
| Tgl. Entri | 2019-11-05 22:07:34.546295 |