| NIM | E1A019105 |
|---|
| Namamhs | BIAS SALSABILA |
|---|
| Judul Artikel | KEBIJAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) OLEH DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, DAN UKM KABUPATEN BANYUMAS |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat dijadikan parameter dalam pertumbuhan ekonomi serta tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sebab kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia sebesar 61,1%. Pemberdayaan UMKM termasuk kedalam urusan Pemerintah Konkuren menurut Pasal 11 Undang-undang No 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melakukan urusan pemerintahan terkait Pembedayaan UMKM. Penelitian ini untuk mengetahui kebijakan hukum dan perlindungan hukum yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Banyumas, serta faktor penghambat dalam pelaksanaan program kebijakan dan perlindungan hukum dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif dengan metode pendekatan empiris kualitatif, sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data disajikan secara teks naratif serta dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas telah menyelenggarakan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Hukum bagi UMKM Berdasarkan Perbub Banyumas Nomor 99 Tahun 2021 program pemberdayaan dan perlindungan hukum bagi UMKM dikemas dengan berbagai Pelatihan, Workshop, Sosialisasi dan Pembuatan Surat Rekomendasi, terdapat dua faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan perlindungan hukum bagi UMKM yaitu Faktor Internal dan External, Faktor Internal yaitu Terbatasnya anggaran dan terbatasnya waktu serta Faktor External yaitu Faktor Pelaku UMKM dan Faktor Kurangnya koordinasi antar Dinas Lain. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM perlu segera Meminta Tambahan Anggaran, membuat jadwal program yang Efisien serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas lain. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Micro, small and medium enterprise can be used as parameter for Economic Development as well as the wealthy of people in Indonesia. Because Contribution of Micro, small and medium enterprise to GDP Indonesia have big impact, that is 61,1% to Indonesia GDP. The Empowerment of micro, small, and medium enterprise are under Government concurrent affairs according to Chapter 11 Law Number 23 of 2014, The Local Government have authority to doing Government affairs related to Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprise. This research was conducted to Law Policy and Legal Protection which was issued by Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM in Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprise in Banyumas Regency, and the inhibiting factors in implementation of program Policy and Legal Protection in Empowerment of Micro, Small, and Medium enterprise in Banyumas Regency. This research uses descriptive specifications with an empirical approach method, data sources in the form of primary data and secondary data. The data is presented in narrative text and analyzed using descriptive qualitative methods. Based on the results of the research, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Banyumas Regency has been organize a program for Empowerment of Micro, Small, and Medium enterprise based on Bupati Act of Banyumas Regency (Perbub) Number 99 of 2021 Empowerment and Legal Protection Program for Micro, Small, and Medium enterprise has packed with various of Training, Workshop, Socialization and commission of a recommendation letters, there is inhibiting factors in program implementation of Empowerment and Legal Protection for Micro, small, and medium enterprise, The inhibiting factors split into two factors, one is internal factors and two is External Factors, Internal Factors is lack of budget allocation, and time limited, along with External Factors is micro, small and medium enterprise entrepreneur factors, and lack of coordination between other local government agency. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM must be immediately asking for more budget allocation, make more efficient of schedule program and increasing coordination and communication between other local government agency. |
|---|
| Kata kunci | Pemberdayaan, Perlindungan Hukum, Kebijakan Hukum, UMKM, Pemerintah Daerah. |
|---|
| Pembimbing 1 | Dr. Siti Kunarti, S.H., M.Hum |
|---|
| Pembimbing 2 | Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H |
|---|
| Pembimbing 3 | Dr. KARTONO, S.H., M.H. |
|---|
| Tahun | 2024 |
|---|
| Jumlah Halaman | 16 |
|---|
| Tgl. Entri | 2019-10-29 21:27:44.096252 |
|---|