| NIM | E1A015009 |
| Namamhs | RANA SHABIRA |
| Judul Artikel | PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA PENYUAPAN TERHADAP BUPATI CIREBON SUNJAYA PURWADISASTRA (Studi Kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tahap penyidikan dalam suatu pemberantasan korupsi merupakan salah satu bagian penting dari tahap yang harus dilalui untuk menuju suatu pembuktian tindak pidana korupsi dan akan menghasilkan putusan yang mampu mendekati kebenaran materiil. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur tindak pidana korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyidikan tindak pidana penyuapan Gatot Rachmanto terhadap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra sudah sesuai dengan asas-asas hukum tentang hak-hak tersangka dan untuk mengetahui hambatan penyidik dalam pengungkapan tindak pidana penyuapan Gatot Rachmanto terhadap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data meliputi data sekunder dan data primer yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian data yang terkumpul disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, serta metode analisis data menggunakan normatif-kualitatif. Berdasarkan penelitian, menunjukan bahwa penyidikan pelaku tindak pidana penyuapan Gatot Rachmanto terhadap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra telah sesuai dengan asas-asas hukum tentang hak-hak tersangka dan dalam penegakan hukum terkait dengan kasus ini, penyidik mengalami hambatan dalam pengungkapan tindak pidana penyuapan Gatot Rachmanto terhadap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | In the fight against corruption, the investigation stage was one of the important part from the procedure that must be followed to get a proof of corruption, and will produced a decision which could approach the material truth. Therefore the existence of investigation stage could not be separated from the existence of legislative provision that arranged corruption which the investigation was did by KPK, the police, and the attorney according to Act Number 30 Year 2002 about Corruption Eradication Commission. The purpose of this research was to determine the investigation of the perpetrator bribery criminal act Gatot Rachmanto toward Cirebon Regent Sunjaya Purwadisastra in accordance with the legal principles concerning the rights of the suspect and to determine obstacles investigators of investigation the perpetrator bribery criminal act Gatot Rachmanto toward Cirebon Regent Sunjaya Purwadisastra.The research method used is sosiological juridicial, data types and sources include secondary data and primary data obtained from interviews and literature studies. Then the collected data is presented descriptively in the form of descriptions that are arranged systematically, as well as data analysis methods using normative-qualitative. Based on the result of research, the investigation of the perpetrator bribery criminal act Gatot Rachmanto toward Cirebon Regent Sunjaya Purwadisastra in accordance with the legal principles concerning the rights of the suspect and in upholding the law corcerning this case, the investigators finds four obstacles which are law enforcer, fasilities, society, and cultural factor. |
| Kata kunci | Penyidikan, Tindak Pidana Penyuapan, KPK. |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H. |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 18 |
| Tgl. Entri | 2019-10-10 14:06:54.765424 |
|---|