Artikel Ilmiah : E2B017030 a.n. NINA TRISNOWATI
| NIM | E2B017030 |
|---|---|
| Namamhs | NINA TRISNOWATI |
| Judul Artikel | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP KEABSAHAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI DENGAN PINJAMAN TANPA HAK TANGGUNGAN (Analisis Putusan Nomor : 34/Pdt/2017/PT. YYK dan Nomor : 214/Pdt.G/2014/PN.Jkt Sel) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Abstrak Unsur terpenting dari kredit (utang) adalah adanya kepercayaaan dari pihak kreditur terhadap peminjam sebagai debitur. Perjanjian Jual Beli (selanjutnya disebut PJB) adalah kesepakatan antara penjual untuk menjual properti miliknya kepada pembeli yang dibuat dengan akta notaris. Kasus yang terjadi pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 34/ Pdt /2017/PT.YYK dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 214/Pdt,G/2014/PN. Jkt.Sel adalah kasus utang piutang dengan jaminan sertifikat hak atas tanah dan para pihak menuangkan kesepakatan mereka ke dalam Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Kuasa Jual, mengingat setelah kedua putusan tersebut, terdapat permasalahan utang piutang yang belum selesai, sementara debitur masih belum bisa melunasi utangnya kepada kreditur, dengan jaminan sertifikat hak atas tanah tanpa hak tanggungan. Atas latar belakang tersebut, maka penulis akan menganalisis pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 34/ Pdt /2017/PT.YYK dengan Putusan Nomor 214/Pdt.G/2014/PN. Jkt Sel tentang akta pengikatan jual beli, perlindungan hukum bagi kreditur terhadap keabsahan akta perikatan jual beli dengan pinjaman tanpa hak tanggungan dan pelunasan oleh debitur yang wanprestasi terkait hutang piutang dengan pinjaman tanpa hak tanggungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pada Putusan Nomor 34/ Pdt /2017/PT.YYK yang menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat akta otentik mengenai “Ikatan Jual Beli” Nomor 01/2015 dan akta otentik berupa “Kuasa Menjual” Nomor 02/2015, karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 275K/PDT/2004, berbunyi sebagai berikut : “ Jual beli yang semula didasari utang piutang adalah perjanjian semu, dimana pihak penjual dalam posisi lemah dan terdesak, sehingga mengandung penyalahgunaan ekonomi. “ Sedangkan sebagai bahan pembanding Putusan Nomor 214/Pdt.G/2014/PN. Jkt Sel, dimana semula mempunyai hubungan hukum yaitu hutang piutang yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Tergugat, menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli No. 45 tanggal 11 Juli 2008 dan seluruh turunannya adalah Akta yang berlaku sah dan benar ; menyatakan Akta Pengakuan Hutang No. 46 tanggal 11 Juli 2008 dan seluruh turunannya adalah Akta yang berlaku sah dan benar; menyatakan Akta Jaminan Fiducia (Barang bergerak) No. 47 tanggal 11 Juli 2008 dan seluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Abstract The most important element of credit (debt) is the trust of the creditor towards the borrower as the debtor. Sale and Purchase Agreement (hereinafter referred to as PJB) is an agreement between a seller to sell his property to a buyer made with a notarial deed. Cases that occurred in Yogyakarta High Court Decision Number 34 / Pdt /2017/PT.YYK and District Court Decision Number 214 / Pdt, G / 2014 / PN. Jkt.Sel is a case of debt receivable with collateral for a certificate of land rights and the parties poured their agreement into the Sale and Purchase Binding Act (PPJB) and the Selling Power of Attorney, considering that after the two decisions, there was an outstanding debt problem, while the debtor was still have not been able to repay their debts to creditors, with guarantees of certificates of land rights without mortgage. The purpose of this study was to analyze the judges' consideration of the decision Number 34 / Pdt /2017/PT.YYK with Decision Number 214 / Pdt.G / 2014 / PN. Jkt Cell regarding sale and purchase agreement. analyze the legal protection for creditors against the validity of the deed of sale and purchase agreement with a loan without mortgage. analyze repayment by defaulting debtors relating to debts and loans without mortgages. The method used in this study is a normative juridical method, analyzed Normatively Qualitatively, The results of the study show that in Decision Number 34 / Pdt /2017/PT.YYK which states are null and void and do not have the power to bind an authentic deed regarding the "Purchase Bond" Number 01/2015 and authentic deed in the form of "Sales Authority" Number 02/2015 , because based on the Supreme Court Jurisprudence of the Republic of Indonesia number 275K / PDT / 2004 read as follows : “ the sale and purchase which was originally based on accounts receivable debts is a pseudo agreement, where the seller is in a weak and pressed position, so that it constains economic abuse”. Whereas as a comparison for Decision Number 214 / Pdt.G / 2014 / PN. Jkt Cell, which originally had a legal relationship, that is, debt and receivables which stated that the Plaintiff was proven to have committed a default on the Defendant, stated the Purchase Binding Agreement No. 45 dated July 11, 2008 and all of its derivatives are valid and correct deeds; declare the Deed of Credit Recognition No. 46 dated July 11, 2008 and all of its derivatives are valid and correct deeds; certifies Fiduciary Deed (movable property) No. 47 dated July 11, 2008 and all of its derivatives are valid and correct deeds. |
| Kata kunci | Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Utang-Piutang, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Penyalahgunaan Keadaan. |
| Pembimbing 1 | Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D |
| Pembimbing 2 | Prof. Dr. Ade Maman Suherman, SH, M.Sc |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 42 |
| Tgl. Entri | 2019-08-26 20:56:45.842774 |