Artikel Ilmiah : F1B012072 a.n. LASADERA WULANJARI
| NIM | F1B012072 |
|---|---|
| Namamhs | LASADERA WULANJARI |
| Judul Artikel | KOORDINASI ANTAR INSTANSI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MORATORIUM IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM) DI KABUPATEN BANYUMAS |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Sektor perdagangan merupakan sektor yang terus berkembang di Banyumas. Semakin berkembangnya zaman semakin banyak toko modern yang beridiri di Banyumas. Adanya toko – toko modern ini memudahkan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun pada tahun 2014 jumlah toko modern mengalami kenaikan sehingga mengganggu eksistensi pasar tradisional. Oleh karena itu Bupati Banyumas mengeluarkan Perda untuk menghentikan sementara pemberian izin usaha toko modern (IUTM). Kemudian Bupati Banyumas menetapkan Instruksi Bupati yang menyebutkan bahwa DPMPPTSP, DINPERINDAG, dan SATPOL PP Banyumas harus melakukan hubungan koordinasi dalam mengawasi jalannya moratorium. Penelitian ini berjudul “Koordinasi antar Instansi dalam Implementasi Kebijakan Moratorium Izin Usaha Toko Modern (IUTM)”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan meneliti bagaimana hubungan koordinasi antara DPMPPTSP, DINPERINDAG, dan SATPOL PP Banyumas. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskripstif. Data diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan analisis interaktif Miles, Huberman dan Saldana, sementara teknik validitas data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan koordinasi yang terjalin antara DPMPPTDP, DINPERINDAG, dan SATPOL PP sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari empat aspek yang sudah dipenuhi yaitu adanya wewenang, kesepakatan kerja, pedoman kerja, dan juga rapat (Handayaningrat, 1989: 124). Ada sedikit hambatan terkait dengan rapat yaitu sulitnya proses yang harus ditempuh apabila ada pertemuan yang melibatkan Kepala Bidang masing – masing instansi. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The trade sector is a growing sector in Banyumas. With the development of the times more and more modern shops are located in Banyumas. The existence of these modern shops makes it easy to fulfill people's needs. However, in 2014 the number of modern shops increased, disrupting the existence of traditional markets. Therefore, the Banyumas Regent issued a Per to temporarily stop granting modern shop business licenses (IUTM). Then the Regent of Banyumas established the Instruction of the Regent stating that DPMPPTSP, DINPERINDAG, and SATPOL PP Banyumas must have a coordinating relationship in overseeing the moratorium. This study is entitled "Coordination between Agencies in Implementing Modern Store Business Moratorium (IUTM) Policy". This research was conducted with the aim to find out and examine how the coordination relationship between DPMPPTSP, DINPERINDAG, and SATPOL PP Banyumas. This research method uses descriptive qualitative. Data obtained by interview, observation, and documentation with the selection of informants using purposive sampling. The data analysis method used is the interactive analysis approach of Miles, Huberman and Saldana, while the data validity technique uses source triangulation. The results showed that the coordination relationship between DPMPPTDP, DINPERINDAG, and SATPOL PP was good. This can be seen from the four aspects that have been fulfilled, namely the existence of authority, work agreements, work guidelines, and also meetings (Handayaningrat, 1989: 124). There are few obstacles related to the meeting, namely the difficulty of the process that must be taken if there is a meeting that involves the Head of each agency. |
| Kata kunci | Koordinasi, Moratorium IUTM, Instruksi Bupati. |
| Pembimbing 1 | Drs. Simin, MSi |
| Pembimbing 2 | Drs. Moh. Imron, MSi |
| Pembimbing 3 | Dr. Muslih Faozanudin, M.Sc |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 13 |
| Tgl. Entri | 2019-08-23 05:31:25.873166 |