Artikel Ilmiah : F1D014009 a.n. ANDIKA KARTIKANINGTYAS
| NIM | F1D014009 |
|---|---|
| Namamhs | ANDIKA KARTIKANINGTYAS |
| Judul Artikel | DIMENSI POLITIK PENGELOLAAN ASET PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) DALAM KERANGKA UNDANG–UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 DI DESA KALIBAGOR KABUPATEN BANYUMAS |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian skripsi ini berjudul “Dimensi Politik Pengelolaan Aset Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam Kerangka Undang–Undang No. 6 Tahun 2014 di Desa Kalibagor Kabupaten Banyumas”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan dimensi politik pengelolaan aset pasca pemberhentian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kalibagor dalam kerangka Undang–Undang No. 6 Tahun 2014 serta mengetahui dan menjelaskan aktor dan perannya dalam pengelolaan aset pasca pemberhentian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kalibagor. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dan perspektif institusionalisme dengan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Penelitian ini berlokasi di wilayah Kabupaten Banyumas, Kecamatan Kalibagor, Desa Kalibagor. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive dan snowball sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan untuk keabsahan datanya menggunakan teknik triangulasi sumber. Data dianalisis menggunakan metode analisis model interaksi Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, pertama pengelolaan aset pasca pemberhentian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kalibagor dalam kerangka Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 untuk aset hasil program Sarpras Pembangunan dan PKH diserahkan kepada desa yang selanjutnya akan ditanggung oleh dana desa dalam pengelolaannya. Sedangkan untuk aset dari program SPP dan aset tanah dan bangunan yang digunakan sebagai kantor beserta barang-barang inventaris lainnya masih dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan dan Badan Kerjasama Antar Desa. Kedua, dalam dimensi politik terdapat beberapa aktor berkuasa melindungi aset-aset yang menjadi polemik tersebut. Aktor yang pertama, yaitu kepala desa sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Kedua, yang terlibat dalam pengelolaan adalah Camat Kalibagor yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah Kecamatan. Kemudian Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai pembina dari tingkat kabupaten. Selanjutnya terdapat pula Tim Pengelola Kegiatan yang berfungsi sebagai pengelola dan pelaksana kegiatan yang didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan secara terbuka. Adapula UPK dan BKAD Kalibagor yang bertugas memantau realisasi anggaran UPK dan rencana kerja UPK serta sebagai lembaga yang menjadi payung hukum dari kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ini. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The research of this thesis is entitled "Political Dimensions of Asset Management of the National Program for Community Empowerment (PNPM) in the Framework of Law No. 6 of 2014 in Kalibagor Village, Banyumas Regency ". The purpose of this study is to understand and describe the political dimensions of asset management after the dismissal of the National Community Empowerment Program (PNPM) in Kalibagor Village within the framework of Law No. 6 of 2014 and knowing and explaining the actors and their role in asset management after the dismissal of the National Program for Community Empowerment in Kalibagor Village. This study uses the constructivism paradigm and institutionalist perspective with qualitative research methods. The approach used is a case study approach. This research is located in the Banyumas Regency, Kalibagor District, Kalibagor Village. The informant selection technique uses purposive and snowball sampling. Data collection in this study through in-depth interviews, observations, and documentation studies. As for the validity of the data using the source triangulation technique. The analysis of the data is using an interactive model analysis by Miles and Huberman. The results of this study explain that, first, asset management after the dismissal of the National Community Empowerment Program (PNPM) in Kalibagor Village within the framework of Law No. 6 In 2014, the assets resulting from the assets resulting instrumenal development program and life quality development programs are submitted to the villages which will then be borne by village funds in their management. Whereas the assets of the women saving and loans program and land and building assets used as offices and other inventory items are still managed by activity management unit (UPK) and intervillages cooperation agency(BKAD). Second, in political dimension, there are some actors protecting the problematical assets. The first actors is the village headman is the supervisor and controller for the smooth running and the successful implementation of PNPM Mandiri Rural activities. Secondly, those involved in the management are the Head of Kalibagor District who is responsible for the implementation of PNPM Mandiri in Rural Areas in the District. Then the Social Service and Community Empowerment is the supervisor of the district level. Furthermore, there is also an Activity Management Team that functions as the management and implementation of activities funded by PNPM Mandiri Perdesaan openly. There is also the UPK and BKAD Kalibagor which are tasked with monitoring the realization of the UPK budget and the UPK work plan as well as institutions that become the legal umbrella of the PNPM Mandiri Rural activities. |
| Kata kunci | Dimensi Politik, Pengelolaan, Aset, Aktor, PNPM |
| Pembimbing 1 | Andi Ali Said Akbar, S.IP., MA. |
| Pembimbing 2 | Oktafiani Catur Pratiwi, S.IP., MA |
| Pembimbing 3 | Ahmad Rofik, S.Sos., M.A. |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 28 |
| Tgl. Entri | 2019-08-21 15:31:11.149272 |