| NIM | F1I012012 |
| Namamhs | KURNIAWAN YUDHIANTO |
| Judul Artikel | Perbandingan Kebijakan Pengungsi Julia Gillard dan Tony Abbott dalam Perspektif HAM |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Australia telah meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi sejak tahun 1954, namun kebijakan pengungsi yang diterapkan masih menuai banyak kritik dalam aspek Hak Asasi Manusia. Perdana Menteri Julia Gillard dari Partai Buruh menerapkan kebijakan yang cenderung lebih terbuka sedangkan Perdana Menteri Tony Abbott menerapkan kebijakan Operation Sovereign Border yang bersifat memperkuat keamanan perbatasan. Penelitian ini menitikberatkan pada faktor sejarah, faktor partai, dan faktor rezim internasional yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan pengungsi di dua periode berbeda. Sehingga kebijakan pengungsi Julia Gillard dan Tony Abbott dapat dipahami dengan lebih komprehensif dalam perspektif HAM. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Australia has ratified 1951 Convention Relating to the Status of Refugees since 1954, however the implementation of Refugee Policy in Australia is constantly criticized in the aspect of Human Rights. Prime Minister Julia Gillard from Australian Labor Party struggled to implement a more open refugee policy, Meanwhile Prime Minister Tony Abbott implemented Operation Sovereign Border which aims at strengthening border protection. This research focused on the factor including history, political party and international regime and its influence to the process of policy making in two different periods. Therefore, Refugee Policy of Julia Gillard and Tony Abbott could be comprehensively understood from the Human Rights perspective. |
| Kata kunci | Konvensi 1951, Kebijakan Pengungsi, Julia Gillard, Tony Abbott, HAM |
| Pembimbing 1 | Sri Wijayanti, S.IP., M.Si |
| Pembimbing 2 | Nurul Azizah Zayzda, S.IP., M.A |
| Pembimbing 3 | Muhammad Yamin, S.IP., M.Si |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 12 |
| Tgl. Entri | 2019-08-21 13:02:41.165354 |
|---|