Artikel Ilmiah : E1A015278 a.n. NABILA DEZTY ANGGRAENI
| NIM | E1A015278 |
|---|---|
| Namamhs | NABILA DEZTY ANGGRAENI |
| Judul Artikel | TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK BAGI PEMOHON YANG BERAGAMA ISLAM (Studi Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN.Pwt dan Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.Pwt) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK BAGI PEMOHON YANG BERAGAMA ISLAM (Studi Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN.Pwt dan Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.Pwt) Oleh: Nabila Dezty Anggraeni ABSTRAK Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 49 telah menjelaskan tentang kewenangan pengadilan agama untuk mengesahkan pengangkatan anak bagi orang yang beragama islam, namun praktiknya pengadilan negeri masih mengesahkan permohonan pengangkatan anak orang yang beragama Islam yang seharusnya sudah menjadi kewenangan absolut dari pengadilan agama. Penelitian ini bersumber pada Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN.Pwt dan Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.Pwt mengenai permohonan pengangkatan anak yang subjek hukumnya sama-sama beragama Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui ratio decidendi penetapan hakim pengadilan negeri dan majelis hakim pengadilan agama dalam mensahkan permohonan pengangkatan anak serta mengetahui akibat hukum dari penetapan pengadilan negeri dan pengadilan agama mengenai pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama Islam. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Pendekatan yang peneliti gunakan merupakan metode pendekatan dalam penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ratio decidendi penetapan majelis hakim pengadilan agama lebih tepat daripada ratio decidendi penetapan hakim pengadilan negeri, karena lebih sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan prinsip personalitas keislaman. Pengangkatan anak melalui pengadilan negeri maupun pengadilan agama tidak boleh memutus hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya. Perbedaan akibat hukum pengangkatan anak melalui pengadilan negeri kedudukan anak angkat seperti anak kandung dan dapat mewaris, sementara melalui pengadilan agama anak hanya sebatas pemeliharaan saja dan hanya berhak atas wasiat wajibah paling banyak 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkat. Kata kunci: Hukum Islam, Hukum Perdata, Pengangkatan Anak |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK BAGI PEMOHON YANG BERAGAMA ISLAM (Decision Study Number 18/Pdt.P/2019/PN.Pwt and Decision Number 42/Pdt.P/2018/PA.Pwt) by: Nabila Dezty Anggraeni ABSTRACT Act Number 3 of 2006 in article 49 had been explaining about the competencyof Religious Court to authorize adoption filed by Moslem, but in fact District Court is still receiving the application of adoption filed by Moslem in which it should be the absolute competency of Religious Court. This research comes on the determination of the number 18/Pdt.P/2019/PN.Pwt and determination of the number 42/Pdt.P/2018/PA.Pwt regarding request for adoption whose legal subjects are equally Moslem. This research aims to know racio decidendi determination of the Judge in District Court and the Judges in Religious Court in authorizing the adoption application as well as knowing the legal consequences of the determination District Court and Religious Court about adoption for applicants who are Moslem. This study uses statute approach, conceptual approach, comparative approach, and case approach. The approach that researchers use a method approach in the research of normative legal. The results of this study indicate that the ratio decidendi the determination Judges of the Religious Court is more appropriate than the ratio decidendi the determination Judge of the District Court, because it is more in accordance with Act number 3 of 2006 and the principle of Islamic personality. Adoption through the District Court or Religious Court should not break the blood relationship between the child and his biological parents. Differences due to the legal adoption through a District Court the position of adopted children like biological children and can inherited, while through the Religious Courts children are limited to maintenance and are only entitled to compulsory wills at most 1/3 of the inheritance of the adoptive parents. Keywords: Islamic Law, Civil Law, Adoption. |
| Kata kunci | Hukum Islam, Hukum Perdata, Pengangkatan Anak |
| Pembimbing 1 | Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Sanyoto, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 3 | Drs. Antonius Sidik Maryono, S.H., M.S. |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 21 |
| Tgl. Entri | 2019-08-17 09:56:07.512327 |