Artikel Ilmiah : E1A015046 a.n. RAMITA RATIH MARANTI
| NIM | E1A015046 |
|---|---|
| Namamhs | RAMITA RATIH MARANTI |
| Judul Artikel | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK RUMAH KOS DI KABUPATEN BANYUMAS (STUDI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK RUMAH KOS DI KABUPATEN BANYUMAS (STUDI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH) Oleh: RAMITA RATIH MARANTI E1A015046 ABSTRAK Perolehan Pajak Rumah Kos sebagai salah 1 (satu) dari 11 (sebelas) objek pajak daerah yaitu Objek Pajak Hotel menjadi salah satu penyumbang bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas. Kebijakan kewajiban membayar Pajak Rumah Kos yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap Pajak Rumah Kos berupa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas sebagai lembaga pemungut pajak daerah dibentuk untuk melakukan pengelelolaan terhadap pajak daerah di Kabupaten Banyumas. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan kewajiban membayar pajak rumah di Kabupaten Banyumas beserta hambatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah Deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara, serta metode analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban pembayaran pajak rumah kos sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. BKD sendiri dalam melaksanakan tugasnya tentu tidak berjalan dengan mulus. Terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh BKD Kabupaten Banyumas. Hambatan tersebut dapat dibagi menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal terdiri dari keterbatasan personil yang dimiliki oleh BKD Kabupaten Banyumas untuk mengurusi 10 (sepuluh) objek pajak daerah di Kabupaten Banyumas. Hambatan eksternal terdiri dari banyaknya pemilik rumah kos yang tinggal tidak satu tempat dengan rumah kosnya, dan kurangnya kesadaran diri pemilik rumah kos untuk mendaftarkan diri dan membayar pajak rumah kos. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT THE IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF THE OBLIGATION BOARDING HOUSE TAX IN BANYUMAS (REGULATORY STUDIES OF THE LOCAL GOVERNMENT REGULATION OF BANYUMAS NUMBER 22 YEAR 2016 CONCERNING THE SECOND ALTERATION OF THE LOCAL GOVERNMENT REGULATION OF BANYUMAS NUMBER 1 YEAR 2011 CONCERNING LOCAL TAX) BY: RAMITA RATIH MARANTI E1A015046 The Aquisition of Boarding House Tax as one of eleven Local Taxes Object becomes one of contributor to Locally-Generated Revenue of Banyumas (PAD). The policy of the obligation boarding house tax issued by Local Government of Banyumas to Boarding House Tax in the form of The Local Government Regulation Of Banyumas Number 22 Year 2016 Concerning The Second Alteration Of The Local Government Regulation Of Banyumas Number 1 Year 2011 Concerning Local Tax. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas as the collector instutitution of local tax was formed to manage local taxes in Banyumas. The purpose of this thesis research is to determine the implementation of the obligation Boarding House Tax and its obstacles. The research method used is normative juridical, research specifications are descriptive, the data sources used are secondary data and primary data, data collection methods are library studies and interviews, as well as qualitative data analysis methods. The results of the study shows that the implementation of the obligation Boarding House Tax is in accordance with applicable regulation. while BKD was working their jobs it did not went so well. There are some obstacles which BKD had. Those obstacles can be divided into internal obstacles and external obstacles. Internal obstacle consists of the limitation of employee which BKD has to working on eleven local taxes in Banyumas. External obstacles consists of many owners of boarding houses are not living in the same area with their boarding houses and the less of self-awareness of owners of boarding houses to register their self and pay the tax. |
| Kata kunci | Implementasi, Kebijakan, dan Pajak Rumah Kos |
| Pembimbing 1 | Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Supriyanto, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. Siti Kunarti, S.H., M.H. |
| Tahun | 2015 |
| Jumlah Halaman | 18 |
| Tgl. Entri | 2019-08-16 00:51:20.906339 |